Upaya PBB Mereformasi Politik Irak Didukung oleh Imam Besar Syiah

Berbicara dengan kepala Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI) yakni Jeanine Hennis-Plasschaert pada hari Senin (11/11), Al-Sistani meminta AS segera membantu pemerintah untuk mewujudkan reformasi. "(Sistani) menjelaskan (dia) mendukung pelaksanaan reformasi serius dalam periode waktu yang bisa diterima semua orang," tutur Hennis-Plasschaert dalam konferensi pers setelah pertemuan di kota suci Najaf.

Ali al-Sistani selama ini memang irit beropini dan hanya angkat bicara tentang politik pada masa krisis. Ia pun punya pengaruh besar atas opini publik di Irak yang mayoritas Syiah. Dalam pembicaraan yang sama, Sistani menyambut baik rekomendasi reformasi yang disodorkan UNAMI.

Dilansir oleh The Telegraph, beberapa poinnya antara lain pembebasan semua demonstran yang ditahan, penyelidikan pembunuhan para pengunjuk rasa, pengumuman jumlah aset para pemimpin politik untuk tindak lanjut tuduhan korupsi, Pemilu dan perubahan konstitusi. Semua diharap rampung dalam tiga bulan ke depan.

"(Sistani) juga menyatakan keprihatinannya bahwa kekuatan politik (yang ada) tidak cukup serius untuk melakukan reformasi ini," lanjut Hennis-Plasschaert. "Selain itu, (dia) menekankan bahwa para demonstran takkan membubarkan diri tanpa hasil yang dianggap memuaskan."

Beberapa kalangan menyebut pemerintahan Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi tidak mampu menemukan jawaban atas kerusuhan yang digerakkan para pemuda. Setelah sekian lama sulit lepas dari masalah minimnya lapangan kerja dan dilanda kesulitan ekonomi pasca perang, mereka mulai melakukan protes besar-besaran.

Menghadapi massa demonstran yang didominasi anak muda dan tak bersenjata, pihak keamanan Irak dilaporkan menggunakan peluru tajam, gas air mata dan granat kejut. PBB, melalui UNAMI, telah berulang kali meminta seluruh pihak untuk berdamai.

Sementara itu, AS menyambut baik rencana reformasi yang disodorkan UNAMI. "Amerika Serikat berada di belakang Misi Bantuan PBB ke Irak untuk menyerukan agar pemerintah Irak menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan memenuhi janji Presiden (Barham) Salih untuk meloloskan reformasi pemilihan umum dan segera mengadakan Pemilu," demikian bunyi rilis pers Gedung Putih 

Sementara itu diberitakan oleh Al Jazeera, para pemimpin Irak pada hari Minggu (10/11) telah mencapai kata sepakat bahwa reformasi pemilu harus memberi lebih banyak ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam politik. Ini bertujuan untuk mematahkan dominasi partai-partai politik yang telah menguasai lembaga-lembaga negara sejak 2003.