Ulama Pakistan Keluarkan Fatwa yang 'Menghalalkan' Pernikahan Transgender

Dikutip dari Breitbart, yang melansir BBC, pada 2012, pengadilan tinggi Pakistan telah meresmikan kesetaraan hak bagi para warga transgender. Mereka mendapat hak untuk memiliki properti dan aset, serta diberikan kesempatan untuk ikut dalam pemilihan pemimpin sejak empat tahun lalu. Kemudian, 2016 ini, mereka kembali menuntut fatwa dari pengadilan terkait legalitas pernikahan mereka.

Isu transgender telah gencar dibicarakan dalam acara televisi nasional, hingga menjadi topik hangat di seantero Pakistan. Hal tersebut berujung pada dikeluarkannya fatwa oleh Tanzeem Ittehad-i-Ummat Pakistan.

Namun, uniknya fatwa tersebut dipertanyakan oleh aktivis hak-hak transgender yang berasal dari kota lain.

Bindiya Rana, aktivis bagi transgender asal Karachi, seperti dikutip dari The Wall Street Journal mengatakan, fatwa yang ditawarkan oleh grup tersebut masih abu-abu. Menurut Rana, memang fatwa tersebut berfokus pada warga transgender, tapi mereka dianggap melupakan subtansi lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dalam fatwa tersebut dituliskan kalau pria transgender yang memiliki karakteristik fisik sebagai laki-laki dapat menikah dengan wanita, begitu pula sebaliknya untuk wanita transgender. Fatwa juga menyatakan baik pria maupun wanita transgender yang tidak memiliki karakteristik fisik yang sesuai tidak boleh menikah di bawah hukum agama. Permasalahan yang muncul, menurut Rana adalah fatwa tersebut tidak secara spesifik menjelaskan 'kriteria fisik' laki-laki dan perempuan itu seperti apa.

Maka dari itu, menurut Rana perlu ada revisi terhadap fatwa tersebut. Harusnya fatwa tersebut lebih spesifik dan bisa menempatkan hak semua warga transgender secara utuh. Namun, menurut Rana, terdapat bagian dari fatwa yang sudah bagus, yakni bagaimana pemerintah harus bisa membantu dalam perlindungan komunitas transgender.

Seperti dilansir dari Pakistan Tribune, seorang sarjana ilmu islam dari sekolah Barelvi justru menyatakan pria dan wanita transgender seharusnya bisa menikah. Menurut Mufti Muhammad Imran Hanfi Qadri, transgender tidak dapat menikahi pria atau wanita yang non-transgender. Kemudian, Hanfi mengatakan warga yang intersex tidak dapat dibenarkan untuk menikah.

Intersex adalah orang yang terlahir dengan dua alat kelamin, milik pria dan wanita. Kemudian, tubuh dan dirinya juga dianggap tidak jelas karena bingung antara menjadi pria atau wanita. Menurut Hanfi, warga yang terlahir intersex tidak dapat menikah secara agama karena dianggap akan menimbulkan kesan LGB (Lesbian, Gay, Bisexual).

Meskipun telah mendapat perhatian sejak 2012, warga transgender di Pakistan masih sering mendapat kecaman, ancaman, bahkan kekerasan secara fisik, mental maupun seksual. Bahkan otoritas setempat juga dianggap masih melakukan tindak kekerasan yang menyebut bahwa mereka adalah penyuka sesama jenis.