Taipei, IDN Times - Taiwan baru saja menyelenggarakan Pemilu pada akhir pekan kemarin. Tsai Ing-wen, kandidat petahana, kembali terpilih. Banyak yang menganggap kembalinya Tsai di kursi kepresidenan sebagai tamparan untuk Tiongkok.
Ini lantaran perempuan tersebut berpendirian sangat kontras dengan Beijing. Menurutnya, Taiwan merupakan sebuah negara merdeka yang berdaulat. Namun, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berpandangan lain.
Seperti dilaporkan kantor berita Xinhua, dalam perjalanan diplomatik ke Afrika pada Senin (13/1) Yi berkata bahwa "unifikasi dua sisi yang terpisah selat adalah suatu sejarah yang tak bisa dihindari". Lebih lanjut, ia menilai siapa pun yang melawan ini akan "mengeluarkan bau selama 10.000 tahun". Ungkapan itu berarti bahwa yang menolak unifikasi akan menderita.
Pernyataan Yi mengulangi pendirian Presiden Xi Jinping selama ini. Ia bahkan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk mencegah Taiwan benar-benar memerdekakan diri secara formal dan diakui dunia internasional. Tsai sendiri tak gentar dengan berbagai cara yang dipakai Tiongkok.
Keberadaan Taiwan tak lepas dari Revolusi Komunis pada 1949. Saat itu, Chiang Kai-shek dan para pengikutnya yang tergabung dalam pasukan Kuomintang meninggalkan Tiongkok dan berlabuh di pulau yang saat itu bernama Formosa. Chiang pun mendirikan Taiwan yang terpisah dari Tiongkok daratan.
Dalam beberapa tahun terakhir, identitas Taiwan pun semakin berbeda dengan Tiongkok di mana demokrasi dan nilai-nilai liberal diadopsi pemerintah dan masyarakat. Misalnya, Taiwan jadi negara pertama di Asia yang melegalkan hubungan dan pernikahan sesama jenis pada 2019 lalu.
Dalam pidato kemenangannya yang dikutip Focus Taiwan, Tsai berterima kasih karena rakyat "memilih nilai-nilai demokratis dan progresif, serta memilih jalan reformasi dan persatuan". Dengan ini ia seperti ingin menegaskan bahwa hasil Pemilu kian memperjelas Taiwan takkan bisa disamakan dengan Tiongkok.
Tsai menekankan pemerintahannya akan "terus bekerja untuk menjaga keamanan negara dan mempertahankan kedaulatan" Taiwan. Ia tak lupa menyinggung Tiongkok yang menekan adanya model one country, two systems untuk Taiwan, meski ia kembali menegaskan bahwa itu "sama sekali tidak bisa diterima".
"Di hadapan niat Tiongkok untuk secara sepihak mengubah status quo lintas selat, Taiwan tak punya pilihan lain tapi terus menguatkan mekanisme pertahanan demokrasi kita, serta menetapkan kapabilitas pertahanan nasional yang bisa memastikan keamanan di Selat Taiwan," katanya.
The New York Times melaporkan bahwa Xi menawarkan model one country, two systems seperti yang diterapkan kepada Hong Kong. Ini upaya lain Tiongkok mencegah kemerdekaan Taiwan. Tsai mengingatkan masyarakatnya bahwa protes di Hong Kong selama berbulan-bulan menunjukkan model itu tidak layak.
Hasil pada akhir pekan kemarin pun menimbulkan reaksi dari Beijing. Juru bicara departemen yang mengurus hubungan dengan Taiwan, Ma Xiaoguang, mengeluarkan pernyataan resmi beberapa jam setelah Tsai ditetapkan sebagai pemenang.
Dikutip dari kantor berita Xinhua, Ma sendiri tidak menyebutkan nama Tsai, tapi mengingatkan bahwa pihaknya menolak dengan keras semua bentuk "konspirasi separatis" di Taiwan.
Simak artikel menarik lainnya di aplikasi IDN Times. Download di sini