Pejabat Senior PBB: Myanmar Sedang Melakukan Upaya Pembersihan Etnis Rohingya
Konflik di Rohingya memasuki babak baru. Dikutip dari bbc.com, kali ini seorang pejabat senior PBB angkat bicara dan terang-terangan menyebut bahwa angkatan bersenjata Myanmar telah melakukan pembunuhan terhadap warga Rohingya di Rakhine dan membuat mayoritas dari mereka terpaksa melarikan diri ke Bangladesh.
Militer dan kepolisian Myanmar melaksanakan hukuman kolektif terhadap kelompok minoritas Rohingya.
John McKissick, Kepala Badan Pengungsi PBB di UNHCR, berkata bahwa militer dan polisi perbatasan Myanmar memberi hukuman kolektif terhadap minoritas Rohingya setelah pembunuhan sembilan polisi pada 9 Oktober 2016 lalu. Para politisi kemudian menuduh kelompok militan Rohingya sebagai pelakunya.
Lebih lanjut McKissick menambahkan bahwa petugas keamanan Myanmar menembaki dan membunuh orang-orang Rohingya. Tak hanya itu. Mereka juga menghabisi nyawa anak-anak tak berdosa, memperkosa para perempuan, serta membakar rumah-rumah mereka sehingga mereka terpaksa lari menyeberangi sungai menuju Bangladesh.
Pemerintah Myanmar tak terima dengan pernyataan McKissick.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sempat menyebut bahwa Myanmar termasuk dalam kategori pelaku terjahat dalam penyelundupan dan perdagangan manusia karena penganiayaan terhadap minoritas Rohingya. Aung San Suu Kyi, anggota parlemen Myanmar yang pernah memperoleh Nobel Perdamaian, juga memperoleh kecaman dari dunia internasional karena sikap diamnya atas diskriminasi sistematis yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.
Menanggapi pernyataan McKissick, juru bicara Presiden, Zaw Htay, berkata bahwa itu hanya tuduhan semata. Zaw menyebut bahwa McKissick semestinya menjaga profesionalisme dan kode etik pejabat PBB. Menurutnya, tak ada bukti konkret yang bisa menjadi dasar tuduhan tersebut.
Pencarian bukti pun sangat sulit dilakukan sebab, seperti yang diungkapkan wartawan BBC, pemerintah Myanmar melarang jurnalis bahkan pekerja kemanusiaan untuk masuk ke Rakhine di mana komunitas Rohingya tinggal. PBB sendiri terus mendesak Myanmar untuk mengizinkan pekerja kemanusiaan dan bantuan internasional beroperasi di Rakhine karena kondisi warga Rohingya yang terus memburuk.
Bangladesh mengusir pengungsi Rohingya.
Amnesty International merilis temuan di lapangan pada tanggal 24 November lalu. Berdasarkan laporan itu diketahui bahwa pemerintah Bangladesh mengusir pengungsi Rohingya yang sudah hampir hilang harapan karena penyiksaan yang mereka terima di Myanmar. Amnesty International mengecam tindakan Bangladesh di saat pengungsi Rohingya sangat membutuhkan makanan, air bersih dan obat-obatan.
Ini adalah bentuk pelanggaran hukum internasional, yaitu prinsip non-refoulment, yang melarang negara mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negara di mana mereka menghadapi risiko disiksa bahkan kehilangan nyawa.
.png)