Parlemen Malaysia Cabut Undang-undang Anti 'Fake-News'

Ketika disahkan, AFNA menuai kontroversi di kalangan publik Malaysia. Mereka yang menolak AFNA menilai undang-undang itu menjadi alat bagi pemerintah untuk membungkam kritik. Pengesahannya pun dilakukan dengan terburu-buru yaitu beberapa minggu sebelum Najib kalah dalam pemilu pada Mei 2019.

AFNA mengatur, salah satunya, hukuman bagi siapa pun yang dianggap otoritas Malaysia sebagai penyebar berita bohong. Pelakunya bisa dikirim ke penjara selama enam tahun dan wajib membayar denda maksimal Rp1,7 miliar.

Badan legislatif Malaysia terdiri dari dua kamar yaitu Dewan Rakyat yang dikontrol koalisi Pakatan Harapan (PH) dan Senat yang dikuasai oleh koalisi oposisi Barisan Nasional (BN). Ketika Dewan Rakyat ingin mencabut AFNA, Senat memilih untuk melawan upaya ini.

PH pun harus menanti selama setahun untuk mendinginkan situasi, baru melakukan voting kembali. Kali ini, PH, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, menjanjikan akan benar-benar membuat AFNA tidak berlaku lagi dalam kurun waktu setahun.

AFNA ada dalam agenda kampanye PH pada Pemilu lalu ketika partai-partai di dalamnya berjanji akan mencabut undang-undang itu. Usaha kedua kalinya ini sepertinya akan membuahkan hasil. Hasil voting akan diteruskan ke Senat. Akan tetapi, karena Senat sudah tidak bisa menolak, maka itu secara otomatis dibawa ke Raja.

Sultan Abdullah Ri'ayatuddin, selaku Raja Malaysia, mempunyai waktu selama 30 hari untuk menyetujui peraturan yang baru. Jika tidak, keputusan Dewan Rakyat akan otomatis menjadi hukum yang sah sejak akhir masa 30 hari tersebut.

Salah satu kesalahan dalam AFNA yang paling memunculkan perdebatan adalah soal definisi berita palsu itu sendiri. Langkah Dewan Rakyat pun dianggap sebagai keputusan tepat oleh Human Rights Watch.

Dalam sebuah email kepada Al Jazeera, Deputi Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, mengatakan, "Pencabutan undang-undang anti-berita palsu adalah berita baik yang sudah lama dinanti."

"Undang-undang seperti itu hanyalah pengemasan ulang akan penyensoran pemerintah dalam bentuk yang lebih menarik, dirancang untuk membodohi orang-orang dan di saat bersamaan memungkinkan pemerintah membungkam kritik yang tak mereka suka," tambahnya.

Malaysia tidak sendiri. Singapura juga mengesahkan undang-undang yang sama dan mulai berlaku bulan ini. Undang-undang itu memungkinkan pemerintah untuk menghukum siapa saja yang diyakini telah menyebarkan berita bohong yang merugikan publik.

Thailand sudah melakukannya sejak 2016 dengan menggolongkan berita palsu ke dalam tindak kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Sedangkan Filipina mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) serupa pada 2017 ke Senat. Akhirnya, aturan mengenai berita bohong itu digabungkan ke amandemen Undang-undang Pidana.