Kepala Dewan Militer Sudan yang Baru Janjikan Masa Transisi Damai

Dewan militer mengaku akan mempertahankan perdamaian, ketertiban dan keamanan di seluruh Sudan selama periode transisi yang bakal berlangsung paling lama dua tahun. Pemilihan umum yang memilih para pemimpin dari unsur sipil menjadi tujuan utama dari masa peralihan.

Berbeda dengan masa rezim Bashir, Letjen Burhan memperhatikan suara partai oposisi. Ia meminta kubu yang selama ini terpinggirkan tersebut untuk membantu personelnya memulihkan kehidupan normal. Dirinya pun berjanji bakal mengadili mereka yang membunuh demonstran serta mengobarkan perang melawan korupsi.

Juga di hari yang sama, Jenderal Salah Abdallah Mohamed Salih mundur dari jabatan kepala keamanan dan intelijen dalam negeri. Sosok yang dipanggil Salih Ghosh tersebut diketahui memerintahkan penangkapan aktivis dan operasi pembubaran paksa aksi demonstrasi selama beberapa bulan terakhir.

Janji militer untuk berdialog dengan kelompok oposisi disambut dengan antusias. Omar al-Digeir, ketua Sudanese Congress Party, meminta dewan militer membuka kesempatan bagi unsur sipil untuk ikut serta dalam pemerintahan sepanjang masa transisi. Pihaknya turut menunggu dilepaskan tahanan politik dan aktivis seperti yang dijanjikan.

Pengumuman ini mengindikasikan itikad baik pihak Letjen Burhan dalam komitmen mengawal reformasi. Namun yang paling penting, sebagai bukti bahwa dirinya bukanlah bagian dari rezim lama yang berkuasa selama 30 tahun. Sebuah foto dari kantor berita Sudan SUNA menunjukkan Burhan berbicara dengan pengunjuk rasa pada hari Jumat, sebelum diangkat ke jabatan tertinggi.

Kantor berita AFP melaporkan jika massa lebih lunak kepada Burhan lantaran tidak memiliki catatan negatif. Ibn Ouf, si pemangku dewan militer selama sehari, diketahui menjadi ketua intelijen militer dalam konflik Darfur yang berujung pada tewasnya kurang lebih 300 ribu rakyat sipil.

Meski pucuk pimpinan dewan militer telah dirotasi sebanyak dua kali, massa rupanya belum puas. Asosiasi Profesional Sudan (Sudanese Professional Association), penggerak utama demonstrasi di ibu kota Khartoum dan sekitarnya, menyerukan agar aksi terus dilanjutkan.

"Kami menyatakan bahwa revolusi ini terus berlanjut. Kami takkan mundur atau menyimpang hingga tujuan mencapai, yakni tuntutan sah rakyat agar kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sipil," pungkas pihak SPA dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters.

Eskalasi protes terjadi sejak Sabtu (6/4/2019) pekan lalu saat ribuan demonstran berbaris menuju kompleks Kementerian Pertahanan demi menyampaikan tuntutan agar militer berpihak pada mereka. Genap tujuh hari, massa belum mau angkat kaki dan masih bertahan di dalam tenda-tenda sederhana.

Menurut kepolisian, paling tidak ada 16 orang tewas dan 20 luka-luka akibat terkena peluru nyasar dalam protes dan aksi damai pada Kamis dan Jumat pekan silam. Sebuah laporan turut menyebut jika beberapa gedung pemerintah dan properti pribadi juga diserang.