Kementerian Luar Negeri Polandia Batalkan Kunjungan Delegasi Israel
1. Pihak Israel membuat perubahan dalam komposisi delegasi
Dilansir dari Channelnewsasia.com, pihak Kementerian Luar Negeri Polandia pada hari Senin, 13 Mei 2019, waktu setempat langsung membatalkan kunjungan dari delegasi Israel setelah pihak delegasi Israel mengubah komposisi delegasi dengan maksud membahas kembalinya properti kepada beberapa keluarga kaum Yahudi yang terbunuh dalam tragedi Holocaust.
"Polandia memutuskan untuk membatalkan kunjungan para pejabat Israel setelah pihak Israel membuat perubahan menit terakhir dalam komposisi delegasi yang menyarankan bahwa pembicaraan terutama akan fokus pada masalah yang berkaitan dengan restitusi properti," ungkap pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Polandia seperti yang dikutip dari Channelnewsasia.com. Delegasi Israel yang dipimpin oleh Avi Cohen Scali, Direktur Jenderal Kementerian Kesetaraan Sosial Israel, akan tiba di Polandia pada tanggal 13 Mei 2019 ini.
Delegasi tersebut merupakan inisiatif dari Menteri Kesetaraan Sosial Israel, Gila Gamliel yang menggambarkan sebagai prestasi diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
2. Perdana Menteri Polandia secara tegas tidak membayar ganti rugi kepada para korban
Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, secara tegas tidak akan memberikan ganti rugi kepada para korban tragedi Holocaust. Menurutnya, Polandia juga merupakan korban dari tragedi ini bahkan Polandia sendiri juga seharusnya mendapatkan ganti rugi.
"Kami tidak akan membiarkan ganti rugi dibayarkan kepada siapa pun karena kitalah yang harus mendapatkan kerusakan," ungkap pernyataan dari Mateusz Morawiecki seperti yang dikutip dari Jpost.com. Pembatalan ini mendapatkan reaksi keras dari pejabat senior Israel, Yair Lapid, yang menilai Polandia telah mempermalukan Israel terkait dengan Holocaust.
"Sekali lagi pemerintah Polandia mempermalukan pemerintah Israel sehubungan dengan memori Holocaust. Ini dimulai dengan hukum penolakan Holocaust dan saat ini telah mencapai masalah restitusi properti, yang bisa dikatakan kamu dibunuh dan diwarisi," ungkap pernyataan dari Yair Lapid menanggapi pembatalan yang dilakukan Polandia yang dikutip dari Jpost.com.
Lapid mengacu pada undang-undang yang disahkan oleh parlemen Polandia tahun 2018 lalu, dimana isinya bahwa setiap tuduhan bahwa negara Polandia terlibat dalam kejahatan Nazi disebut pelanggaran yang dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Undang-undang tersebut kemudian diamandemen untuk menghapus opsi hukuman penjara, sambil menunjuk pernyataan seperti itu sebagai pelanggaran sipil, bukan pelanggaran pidana.
3. Pada hari Sabtu, 11 Mei 2019, sebanyak ribuan warga Polandia berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat
Pada hari Sabtu, 11 Mei 2019, lalu sebanyak ribuan warga Polandia melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Warsawa, Polandia. Mereka memprotes Amerika Serikat telah menekan negaranya untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang Yahudi yang keluarganya kehilangan harta benda akibat Holocaust.
Protes tersebut terjadi di tengah peningkatan dramatis dalam pidato kebencian anti Semit dalam kehidupan publik di Polandia dan tampaknya menjadi salah satu demonstrasi jalanan anti Yahudi terbesar. Ini juga terjadi ketika kelompok sayap kanan semakin populer, menekan pemerintah konservatif untuk bergerak lebih jauh ke kanan.
Para pengunjuk rasa, termasuk kelompok sayap kanan dan pendukung mereka, mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan Polandia dan bahwa Pemerintah Amerika Serikat menempatkan kepentingan Yahudi di atas kepentingan Polandia. Para pengunjuk rasa menilai membayar kompensasi kepada mereka justru akan merusak perekonomian Polandia.
