Inggris Larang Ekspor Gas Air Mata ke Hong Kong

Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, mengatakan larangan pemberian izin ekspor gas air mata dan sejumlah perlengkapan pengontrol unjuk rasa akan berlaku sampai ada hasil penyelidikan yang meyakinkan. Penyelidikan yang ia maksud adalah terhadap insiden 12 Juni lalu.

Menurutnya, ini adalah "litmus test" atau ujian yang akan menentukan sejauh mana Cina terlibat dalam urusan Hong Kong. "Saya hari ini meminta pemerintah Hong Kong untuk menetapkan adanya investigasi yang tegas, independen terhadap kejadian-kejadian yang diwarnai kekerasan seperti kita telah saksikan," ucapnya, seperti dilansir dari Reuters.

Hunt menegaskan pihaknya akan berhenti mengekspor gas air mata ke Hong Kong sampai hasil penyelidikan itu memberikan kepuasan terkait penegakan hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat untuk berpendapat di sana. "Hasil investigasi tersebut akan memperjelas asesmen kami tentang pendaftaran izin ekspor di masa depan kepada kepolisian Hong Kong," kata Hunt.

Hong Kong sendiri secara de jure merupakan bagian dari Cina sejak diserahkan oleh Inggris pada 1997. Dalam perjanjian kedua negara, Beijing meyakinkan warga Hong Kong tetap bisa menjalankan gaya hidup mereka seperti ketika di bawah kontrol Inggris.

Secara ekonomi, Hong Kong diizinkan tetap mengadopsi kapitalisme. Secara politik, Cina menjanjikan Hong Kong bisa menikmati kebebasan berpendapat dan memilih pemimpin mereka sendiri.

"Kami akan berpegang teguh kepada perjanjian itu dan kami berharap Cina melakukan yang sama," tambah Hunt. "Kebebasan fundamental warga Hong Kong adalah apa yang membuatnya jadi suatu keberhasilan sejak 1997 dan tentu sebelum 1997. Apa pun yang berlawanan dengan semangat hukum dasar untuk menjamin itu seharusnya tidak terjadi."

Protes besar-besaran selama lebih dari dua minggu itu memperlihatkan kuatnya resistensi masyarakat terhadap upaya Cina untuk mengontrol mereka. Hong Kong terbilang lebih pro-demokrasi dibandingkan mereka yang berada di Cina daratan.

Secara tak langsung, warga Hong Kong pun tidak percaya dengan sistem hukum yang diterapkan dan dikontrol oleh Beijing. Selebriti Hong Kong Denise Ho yang menolak RUU ekstradisi menilai "ini adalah momen yang sangat mengerikan bagi Hong Kong".

"Ini merupakan isu global sebab ini adalah hukum yang berdampak kepada aktivis HAM maupun anggota lembaga nonpemerintahan mana pun yang datang ke Hong Kong dan melakukan sesuatu yang tak disukai oleh pemerintah Cina," ujarnya, seperti dilansir dari South China Morning Post menjelang demonstrasi.

Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas Cina di Hong Kong pada 2018, sebanyak 34 persen warga Hong Kong mengaku ingin hijrah ke luar negeri jika memiliki kesempatan. Dilansir dari Asian Nikkei, jumlah ini meningkat sebanyak 5,5 persen dibandingkan setahun sebelumnya.

Kemudian, 16,2 persen berkata tak hanya sekadar niat, melainkan sudah membuat rencana untuk pindah. Sebanyak 51 persen di antaranya berusia produktif yaitu mulai dari 18 hingga 30 tahun. Dari angka itu, 47,9 persen sudah mengantongi gelar sarjana.

Salah satu alasan utama mengapa mereka ingin tinggal di luar negeri berkaitan dengan situasi politik di Hong Kong. Setidaknya sejak 2012, Hong Kong kerap diwarnai oleh demonstrasi besar-besaran untuk melawan kebijakan pemerintah yang diyakini sangat kental dengan pengaruh Cina.

Menurut survei yang sama, sebanyak 25,7 persen warga mengaku terlalu banyak pertikaian politik di Hong Kong sehingga membuat mereka merasa tidak aman. Lalu, ada 17,4 persen warga yang menganggap sistem politik di Hong Kong tak demokratis sehingga memengaruhi keleluasaan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sebanyak 14,9 persen mengaku tidak puas terhadap pemerintah di Beijing. Kemudian, alasan-alasan lainnya adalah semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk dan meroketnya biaya hidup serta harga properti-properti yang bersifat fundamental seperti tempat tinggal pribadi.