Dokumen Soal Muslim Uighur Bocor, Inggris Minta Tiongkok Buka Akses

Seperti dilaporkan BBC, Kementerian Luar Negeri Inggris meminta Tiongkok mengakhiri "pembatasan tidak pandang bulu dan tidak proporsional terhadap kebebasan berbudaya dan beragama Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang".

"Inggris terus meminta Tiongkok memberikan pengamat PBB akses segera dan bebas ke kawasan tersebut," ujar juru bicara kementerian. Inggris sendiri merupakan satu dari 22 negara anggota PBB yang memprotes perlakuan Tiongkok kepada Muslim Uighur dan minoritas di Xinjiang melalui surat yang ditujukan kepada Dewan HAM PBB pada Juli lalu.

Para perwakilan tetap di PBB tersebut mendasarkan protes mereka dari adanya "laporan-laporan kredibel tentang penawanan secara sepihak di tempat-tempat penawanan berskala besar, sebagaimana juga adanya pengintaian, serta pembatasan yang meluas, secara khusus menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang".

Menurut laporan PBB, kurang lebih satu juta orang Muslim Uighur ditawan pemerintah Tiongkok. Mereka diduga dipaksa melepaskan keyakinan dan identitas asli, untuk kemudian diwajibkan mengidentifikasi diri sendiri sebagai orang Tiongkok. Mereka disebut harus menggunakan Mandarin ketika sebelumnya, pada sehari-hari, telah terbiasa memakai bahasa sendiri.

Melalui pernyataan resmi, Uni Eropa juga mengecam adanya "kamp-kamp pendidikan politik" di Xinjiang dan menegaskan pihaknya akan terus mengangkat isu-isu pelanggaran HAM di wilayah itu kepada para pejabat pemerintah Tiongkok.

"Kami secara konsisten menolak adanya kamp-kamp pendidikan politik, pengintaian yang tersebar luas serta pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan terhadap Uighur dan minoritas lain di Xinjiang," kata juru bicara Uni Eropa, seperti dilansir dari The Guardian.

"Kami sebagai Uni Eropa terus berharap Tiongkok menjunjung kewajiban internasionalnya dan menghormati hak asasi manusia, termasuk ketika menyangkut persoalan hak perseorangan dari kalangan minoritas, khususnya di Xinjiang, tapi juga di Tibet, dan kami terus menegaskan posisi tersebut dalam konteks ini."

ICIJ sendiri menyebut dokumen itu sebagai "Kabel Tiongkok" yang di dalamnya terdapat detil-detil tentang pelanggaran HAM sistematis terhadap kelompok minoritas di Xinjiang. Zhu menginstruksikan kepada kepala kamp detensi agar menjalankan fasilitas tersebut seperti penjara yang sarat dengan disiplin ketat, hukuman dan pelarangan untuk kabur.

Ada sejumlah perintah yang harus diikuti para tawanan. Misalnya, tawanan dilarang meninggalkan lokasi, mewajibkan mereka belajar Bahasa Mandarin, serta memberlakukan pemberian hukuman dan penghargaan. Bahkan, dalam dokumen itu juga disebutkan adanya kamera-kamera pengintai di dalam asrama maupun ruang kelas.

Tidak hanya itu, setiap aktivitas tawanan juga sangat diawasi. Dalam salah satu bagian tertulis bahwa "para siswa harus punya posisi tidur yang tetap, posisi mengantre yang tetap, tempat duduk yang tetap di dalam kelas, dan sangat dilarang untuk berubah".

Apa yang terungkap dalam dokumen itu bertolak belakang dengan klaim pemerintah selama ini. Beijing juga mengklaim bahwa mereka mendapatkan pendidikan keahlian secara sukarela di institusi vokasi agar terhindar dari radikalisme.

Kedutaan Besar Tiongkok di London menyebut dokumen itu adalah "murni fabrikasi dan berita bohong". Kedutaan juga mengatakan "tak ada dokumen atau perintah untuk apa yang disebut sebagai kamp detensi" serta menegaskan bahwa fasilitas itu adalah "pusat pendidikan vokasi dan pelatihan yang didirikan untuk mencegah terorisme".