Dokumen Bocor, Begini Perlakuan Tiongkok Terhadap Muslim Uighur

Pemerintah Tiongkok selama ini mengaku kepada dunia bahwa pihaknya tidak menawan warga Muslim Uighur, melainkan semua berlangsung secara sukarela. Beijing juga mengklaim bahwa mereka mendapatkan pendidikan keahlian secara sukarela di institusi vokasi agar terhindar dari radikalisme.

Klaim tersebut, misalnya, pernah disampaikan dalam sebuah pernyataan tertulis oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia yang diterima IDN Times pada Desember 2018. "Di beberapa tempat, warga tertentu punya keterbatasan memahami bahasa bersama di negara ini dan tak cukup punya pengetahuan soal hukum," tulis juru bicara kedutaan.

"Mereka kerap kali sulit mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya kemampuan vokasi. Ini membuat mereka rentan terhadap kekerasan terorisme dan ekstremisme." Pemerintah juga membantah tudingan tidak adanya kebebasan beragama di negara tersebut.

Akan tetapi, yang tercatat dalam dokumen yang bocor itu memperlihatkan sebaliknya. Zhu menginstruksikan kepada kepala kamp detensi di Xinjiang agar menjalankan fasilitas tersebut seperti penjara yang sarat dengan disiplin ketat, hukuman dan pelarangan untuk kabur. 

Salah satu yang mendapatkan dokumen itu adalah The Guardian. Zhu menginstruksikan agar tidak boleh ada tawanan yang meninggalkan lokasi hingga memberlakukan pengakuan dan penebusan jika mereka melanggar peraturan.

Instruksi lainnya adalah agar pengelola fasilitas menjadikan Bahasa Mandarin sebagai prioritas bahan ajaran utama. Kemudian, seperti berbagai laporan selama ini, di dalam kamp-kamp detensi juga harus dipasang kamera-kamera pengintai di dalam asrama maupun ruang kelas. 

Tidak hanya itu, setiap aktivitas tawanan juga sangat diawasi. Dalam salah satu bagian tertulis bahwa "para siswa harus punya posisi tidur yang tetap, posisi mengantre yang tetap, tempat duduk yang tetap di dalam kelas, dan sangat dilarang untuk berubah".

"Pemberlakuan norma-norma serta disiplin-disiplin perilaku diwajibkan untuk bangun tidur, mandi, pergi ke toilet, bersih-bersih, makan, belajar, tidur, menutup pintu dan sebagainya," tulis peraturan tersebut.

Siapa pun yang bisa mematuhi seluruh aturan itu akan mendapatkan hadiah berupa poin dan diizinkan untuk berhubungan dengan keluarga begitu bebas. Syarat bebasnya pun tak mudah di mana keputusan ada di tangan empat orang anggota komiter Partai Komunis.

Sophie Richardson, Direktur Human Rights Watch Tiongkok, mengatakan kepada BBC bahwa dokumen itu bisa dipakai oleh jaksa untuk melakukan penuntutan. "Saya kira adil rasanya untuk mendeskripsikan bahwa semua orang yang ditawan di sana mengalami setidaknya siksaan psikologis karena secara harafiah mereka tak tahu sampai kapan mereka akan tinggal," kata Richardson.