Dewan HAM PBB Sepakat Selidiki Pembunuhan Ekstra Yudisial di Filipina

Seperti yang diumumkan Sekretariat Dewan HAM PBB melalui Twitter, sebanyak 18 negara menyetujui resolusi tersebut, 14 negara menolaknya, sedangkan 15 menyatakan abstain. Resolusi untuk menyelidiki pembunuhan ekstra yudisial di Filipina sendiri diinisasi pertama kali oleh Islandia yang mengambil alih kursi Amerika Serikat setelah negara itu keluar dari Dewan HAM.

Sementara itu, banyak aktivis HAM berharap adanya pembentukan komisi penuh dan khusus untuk menangani penyelidikan. Namun, resolusi yang disepakati mayoritas anggota Dewan HAM tidak memuat hal ini. Penyelidikan pun akan berjalan dengan berbekal kecaman anggota dewan terhadap apa yang terjadi di Filipina.

Deputi Direktur Human Rights Watch, Laila Matar, mengatakan kepada New York Times,"Ini adalah resolusi sederhana, tapi merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk membuat Filipina bertanggung jawab, dan untuk menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap ribuan korban perang melawan peredaran obat-obatan terlarang jadi perhatian komunitas internasional."

Keputusan Dewan HAM ini mendapatkan perlawanan keras dari Filipina. Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin menuliskan pernyataan resmi yang dibacakan oleh Duta Besar Filipina di Jenewa. Locsin menyebut resolusi itu sebagai sebuah "penerjemahan keliru atas hak asasi manusia yang keluar langsung dari mulut ratu di [dongeng] Alice in Wonderland".

Ia pun meminta "jangan mengancam negara-negara dengan akuntabilitas atas sebuah pendekatan tegas untuk menghentikan kejahatan" yang beberapa negara turut bersalah di dalamnya, sedangkan yang lain bersikap toleran. "Kami takkan menerima sebuah resolusi sepihak dan parsial secara politis, yang begitu jauh dari kebenaran di lapangan."

Dewan HAM pun meminta Michelle Bachelet selaku komisioner tertinggi untuk menyiapkan "laporan komprehensif" tentang dugaan pembunuhan ekstra yudisial dan penyalahgunaan HAM lain yang dilakukan oleh pemerintahan Duterte dalam kurun waktu setahun ke depan. 

Juru bicara Bachelet, Ravina Shamdasani, mengatakan keberadaan laporan itu akan membuka jendela untuk "mendapatkan kejelasan tentang beragam fakta, angka dan situasi yang selama ini menjadi perdebatan". Dewan HAM perlu mengumpulkan bukti-bukti bahwa memang ada "skuat pembunuh" yang dipakai pemerintah untuk menghabisi warga hanya dengan berbekal tudingan serta asumsi.

Nicholas Bequelin, Direktur Regional untuk Asia Timur dan ASEAN dari Amnesty International, mengatakan hasil voting Dewan HAM "memberikan harapan kepada ribuan keluarga yang tercerai-berai karena kematian di Filipina" dan merupakan "langkah krusial terhadap keadilan dan akuntabilitas".

"Kami mendorong agar Filipina bekerja sama dengan kantor Dewan HAM dalam memimpin investigasi dan mengambil langkah-langkah penting untuk menghentikan pembunuhan brutal yang sudah menjadi penanda pemerintahan Duterte," lanjut Bequelin. "Jika tidak, Dewan HAM mungkin akan melakukan tindakan lebih jauh dan tegas."