Dubai, IDN Times - Organisasi non-pemerintah Amnesti Internasional, pada hari Rabu (06/02) menuduh Uni Emirat Arab dengan sengaja memasok persenjataan Milisi pro-Pemerintah Yaman untuk melawan Pemberontak Houthi.
Menurut Amnesti Internasional persenjataan yang dimiliki Pemerintah UEA merupakan senjata buatan Negara Barat yang jatuh ke tangan "milisi tidak bertanggung jawab yang dituduh melakukan kejahatan perang", seperti yang dilansir dari Reuters.
Dikutip dari Amnesty International, Pasukan Uni Emirat Arab setidaknya sudah menerima senjata senilai miliaran dollar dari Negara Barat, secara khusus Uni Eropa dan AS, di mana hal ini melanggar Perjanjian Perdagangan Senjata yang sudah ditandatangani mayoritas negara penjual.
Pelanggaran terjadi dikarenakan senjata tersebut sengaja dialihkan oleh Pemerintah UEA kepada milisi pro-Pemerintah Yaman yang diakui melakukan kejahatan perang. Sekarang dengan menguatnya tuduhan dari Amnesti Internasional muncul desakan besar untuk tidak lagi menjual senjata kepada Pemerintah Uni Emirat Arab.
"Pasukan Emirat menerima senjata senilai miliaran dollar dari negara-negara Barat dan lainnya, hanya untuk menyalurkannya ke milisi di Yaman yang tidak menjawab siapa pun dan diketahui melakukan kejatahan perang", ujar Peneliti HAM dan Kontrol Senjata Amnesti Internasional, Patrick Wilcken.
Ia juga menambahkan, "Proliferasi pasukan tempur ini adalah resep bencana bagi warga sipil Yaman di mana ribuan orang telah terbunuh, sementara jutaan lainnya berada di ambang kelaparan sebagai akibat langsung dari perang".
Perang Saudara Yaman antara Pemberontak Houthi melawan pasukan gabungan Pemerintah Yaman dan milisi pro-Pemerintah merebak menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Keterlibatan negara asing yang mendukung salah satu kubu sangat memperburuk kondisi dan masa depan Yaman yang sudah di ujung tombak. Kelanjutan dari Konflik Yaman sendiri membuat warga sipil yang terjebak di baku tembak terus menjadi korban.
Amnesti Internasional mencatat bahwa kedua kubu kemungkinan besar terlibat dalam kejahatan perang yang melanggar hukum kemanusiaan dan HAM, seperti menyiksa tawanan perang atau tahanan biasa, dilansir dari Reuters. Tuduhan ini langsung ditanggapi oleh kedua kubu dimana mereka menolaknya mentah-mentah dikarenakan belum ada bukti yang memberatkan untuk dibawa ke meja pengadilan internasional.
Keterlibatan Koalisi Saudi yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab benar-benar mengubah jalannya konflik di Yaman. Dukungan Koalisi Saudi terhadap Pemerintah Yaman dan bantuan Iran kepada Pemberontak Houthi menciptakan peningkatan level konflik secara drastis dan membuat kondisi Yaman menjadi lebih parah. Sedangkan untuk Iran sendiri, sampai saat ini mereka masih membantah keterlibatannya dalam Perang Saudara Yaman.
Melihat dalam sisi persenjataan, tidak diragukan lagi jika senjata yang digunakan Pemberontak Houthi dan pasukan gabungan koalisi merupakan bukti konkret terjadinya perang proxy antara Negara Barat dan Iran. Senjata-senjata itu pun akhirnya secara misterius dapat diterima oleh kelompok-kelompok dan milisi yang tidak bertanggung jawab atas penggunaan senjata dalam konflik bersenjata.
Organisasi Amnesti Internasional mendesak dunia, terutama negara penandatangan Perjanjian Perdagangan Senjata, untuk menghormati perjanjian tersebut dengan sungguh-sungguh untuk menghindari kehancuran yang tidak diperlukan dalam sebuah konflik.