Washington DC, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat sedang menyelidiki apakah Presiden Donald Trump telah melakukan kejahatan yang membuatnya pantas untuk dimakzulkan.
Pengumuman soal pemeriksaan ini disampaikan oleh Ketua DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, pada 24 September lalu. Pemakzulan sendiri tak bisa dilakukan secara sporadis, sehingga perlu proses cukup yang tergolong rumit.
Pelosi menyatakan DPR memulai penyelidikan setelah terungkapnya komunikasi via telepon antara Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, pada Juli 2019. Trump dituduh "meminta" Zelenskiy untuk mencari tahu informasi kotor soal calon rivalnya pada Pilpres 2020, Joe Biden, dan putranya Hunter Biden.
Trump dicurigai menggunakan kepentingan nasional Amerika Serikat untuk memenuhi agenda pribadinya tersebut. Dilansir dari CNN, ia mengingatkan Zelenskiy bahwa "Amerika Serikat telah sangat, sangat baik kepada Ukraina" sehingga "permintaannya" tersebut sebaiknya dituruti.
Trump disebut sengaja menahan bantuan militer ratusan juta dolar yang sudah disetujui Kongres untuk Ukraina. Bantuan itu, sesuai dengan proposal, rencananya akan digunakan Ukraina untuk meningkatkan pertahanan diri melawan Rusia yang sebelumnya melakukan anksasi terhadap Krimea.
Isi pembicaraan yang diduga terjadi antara Trump dan Zelenskiy itu diungkap oleh seorang whistleblower yang merupakan orang dalam Gedung Putih. Washington Post, sebagai media pertama yang melaporkannya, memberitakan bahwa si whistleblower telah mengadukan persoalan ini pada Agustus.
Anggota Partai Demokrat di Kongres pun mendapatkan sejumlah pesan teks yang saling dikirimkan oleh diplomat-diplomat Amerika Serikat di Ukraina. Mereka disebut berkata kepada Zelenskiy bahwa kunjungannya ke Gedung Putih tergantung kepada apakah ia membuat pernyataan publik soal komitmen menyelidiki perusahaan Hunter Biden.
Trump sendiri tidak secara tegas membantah tudingan soal apa yang ia katakan melalui telepon. Pada 25 September, tepatnya sehari setelah Pelosi mengumumkan pemeriksaan terhadap pemakzulan Trump, Gedung Putih merilis lima lembar kesimpulan percakapan dengan Zelenskiy.
Setelah bola panas menggelinding, Trump menilai pemeriksaan oleh DPR yang dikuasai Partai Demokrat itu sebagai "perburuan terhadap penyihir terbesar dalam sejarah Amerika Serikat". Pengamat berpendapat bahwa ini adalah cara Trump untuk menghancurkan keabsahan whistleblower atau para penuduhnya.
Pada Selasa (8/10), Gedung Putih mengirimkan surat kepada anggota Demokrat di DPR. Isinya adalah penegasan sikap bahwa Gedung Putih tidak bisa bekerja sama dengan mereka dalam "usaha tidak sah untuk memutar balik hasil Pemilu 2016". Dikutip dari The New York Times, surat yang ditandatangani penasihat legal Gedung Putih, Pat A Cipollone, itu menyebut langkah DPR "membuat presiden tak punya pilihan".
"Dalam rangka untuk memenuhi tugas-tugasnya kepada masyarakat Amerika Serikat, Konstitusi, eksekutif dan seluruh penghuni kantor presiden di masa depan, Presiden Trump dan pemerintahannya tidak bisa berpartisipasi dalam pemeriksaan sepihak dan tidak konstitusional Anda di bawah kondisi-kondisi itu."
Surat tersebut dikirimkan sehari setelah Gedung Putih melarang saksi kunci, Gordon D. Sondland, untuk diperiksa hanya beberapa jam sebelum Duta Besar untuk Uni Eropa itu dijadwalkan hadir di gedung Kongres. Menurut pejabat senior Gedung Putih, tidak ada saksi atau dokumen apa pun yang akan dikirim ke Capitol Hill.
Anggota Partai Demokrat di DPR sendiri telah menjelaskan bahwa jika Trump tidak mau bekerja sama, maka ini sama dengan menetapkan landasan sah untuk pemakzulan itu sendiri.
Pelosi, melalui sebuah pernyataan resmi, mengatakan,"Gedung Putih harus diperingatkan bahwa usaha terus-menerus untuk menyembunyikan kebenaran dari penyelewengan kekuasaan oleh presiden dari rakyat Amerika Serikat akan dianggap sebagai bukti selanjutnya dari upaya menghalang-halangi hukum."
"Bapak Presiden, Anda tidak berada di atas hukum. Anda akan dituntut pertanggung jawaban," tegas Pelosi. Sejumlah pengamat politik Amerika Serikat melihat Trump memang layak dimakzulkan. Apalagi, pada 3 Oktober kemarin, ia secara terbuka meminta Tiongkok untuk menyelidiki keluarga Biden yang punya bisnis di sana.