YLBHI: Teror Air Keras Novel Baswedan Dibuat Agar Dilupakan Publik

Pengungkapan kasus teror Novel memang berjalan bak siput. Polri yang begitu cekatan dan sigap dalam mengungkap kasus terorisme, tiba-tiba kesulitan saat mencari pelaku lapangan yang menyiramkan air keras ke wajah Novel pada 11 April 2017 lalu. 

Polri sempat merilis dua versi yang berbeda dari sketsa pria yang diduga ada kaitannya dengan pelaku lapangan. Namun, hal itu tak membantu menemukan pelaku penyiraman air keras.

Sejak awal Novel sudah menduga kasusnya tidak akan mau diungkap oleh pihak kepolisian. Mantan penyidik di kepolisian yang akhirnya memilih bekerja di KPK itu mengatakan salah satu penyebabnya karena dalam aksi teror yang ia alami tersebut, diduga ada keterlibatan seorang jenderal polisi.

Pihak kepolisian sempat menantang Novel untuk mengungkap identitas jenderal polisi yang diduga ikut terlibat dalam aksi teror air keras yang nyaris merenggut kedua indera penglihatannya. Namun, Novel menyadari mengungkap informasi itu ke publik justru bisa semakin membahayakan dirinya sendiri. 

Rasa pesimistis yang besar terhadap kinerja kepolisian kemudian mendorong Novel dan masyarakat sipil untuk berani meminta kepada Presiden Jokowi agar dibentuk TGPF independen. Namun, alih-alih dibentuk, Presiden Jokowi malah menugaskan Kapolri untuk membentuk tim khusus yang bertanggung jawab langsung ke Trunojoyo satu itu. Hasilnya sudah diprediksi tak terungkap informasi apa pun. Malah, ada barang bukti penting yang diduga hilang yakni sidik jari pelaku yang menempel di gelas berisi cairan air keras. 

Komnas HAM juga sempat mengungkap adanya maladministrasi yang diduga dilakukan oleh satgas khusus kepolisian dalam menangani kasus teror terhadap Novel. Namun, hasil rekomendasinya malah meminta agar kepolisian membentuk tim khusus gabungan untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan Polri. Seperti lingkaran setan, prosesnya seperti diulang tanpa ada titik temu siapa pelaku lapangan dan aktor intelektual teror air keras terhadap Novel. 

Setelah TGPF bentukan Polri tak menyebut pelaku lapangan, kemudian pihak kepolisian menindak lanjuti temuan itu dengan membentuk tim teknis. Jokowi memberi waktu kepada tim teknis kepolisian itu untuk bekerja selama tiga bulan, hingga 31 Oktober mendatang. 

Namun, mendekati tenggat waktu, Polri tak pernah menyampaikan perkembangan apa pun ke publik. 

Isnur juga memprediksi ketika UU baru berlaku, maka upaya pengusutan kasus di komisi antirasuah akan terhambat. Hal itu sebagai dampak status pegawainya diubah menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Dengan begitu, pegawai KPK tidak lagi lantang bersuara dan menentang kebijakan pemimpin yang zalim lantaran khawatir akan dimutasi atau dipecat. 

"Mereka ini (para pegawai KPK) diciptakan sejak awal sebagai orang-orang yang berani dan bebas," kata Isnur kepada IDN Times. 

Dampak nyata dari diberlakukannya UU baru yakni para pegawai KPK ke depan tidak akan ada lagi yang memprotes pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo yang hingga kini lambat mengungkap teror yang dialami Novel. 

"Maka, kasusnya akan semakin hilang. Lama kelamaan publik seolah diajarkan agar mengikhlaskan agar kasus teror Novel dilupakan saja," tutur dia. 

Selain itu, Isnur menjelaskan, kini sudah mulai muncul narasi di media sosial yang menyebut teror air keras yang dialami Novel merupakan rekayasa. Salah satu yang menyebut demikian, kata Isnur, adalah pegiat media sosial Denny Siregar. 

"Hoak-hoaks itu sengaja disebar karena merupakan bagian dari agenda yang terstruktur agar aksi penyerangannya dilupakan," ujarnya. 

Kendati teror terhadap Novel seolah sengaja dibuat agar dilupakan, namun koalisi masyarakat sipil menolak narasi itu. Mereka akan tetap menagih janji negara yang semula ingin mengungkap tuntas teror yang dialami mantan personel kepolisian itu. 

"Kami akan tetap menagih dengan bertanya 'mana janji Anda untuk mengungkap kasus Novel?," kata Isnur. 

Selain itu, ia memprediksi dengan diberlakukannya UU baru, maka intervensi pemerintah terhadap penanganan kasus di komisi antirasuah semakin tinggi. Sebab, salah satunya pegawai KPK kini berada di bawah kewenangan Menteri PAN RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). 

"Apabila mereka (pegawai KPK) menolak untuk dikontrol maka berpotensi untuk dipecat sebagai ASN dan kehilangan pekerjaan di KPK," ujarnya lagi.