YLBHI: Negara Menundukkan Hukum Adat di RKUHP

Asfin mengatakan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menganggap Pasal 2 Ayat 1 RKUHP.

Pasal 2 (1) RKUHP berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini."

Asfin menganggap pasal tersebut berbahaya, karena masyarakat tidak mengetahui pemidanaan apa yang akan didapatkan. "Karena tidak tertulis, publik ya gak bakal tahu, itu berbahaya sekali," ujar dia.

Sementara, kata Asfin, Aliansi Nasional Reformasi KUHP berpendapat, Pasal 598 menimbulkan kesewenang-wenangan, karena aparat penegak hukum berpotensi mendefinisikan: “hukum yang hidup di masyarakat” berdasarkan penafsirannya sendiri, tanpa batasan yang jelas.

"Pasal tersebut mengandung penyimpangan asas legalitas dan kriminalisasi yang tidak jelas," ujar dia.

Asfin menegaskan, pasal-pasal tersebut terkesan pemerintah memberikan ruang pada hukum adat, tetapi secara mendasar tidak begitu adanya.

"Ini penundukan hukum adat," kata dia.

Asfin menggarisbawahi hukum adat yang berlaku hanyalah hukum yang ada di Perda. "Jangan terkecoh, hukum dalam kehidupan masyarakat, maka hukum adat yang akan dijadikan dasar, itu hanya yang ada di dalam Perda, dan kemudian dikompilasi pemerintah," ujar dia.

Menurut Asfin, itu adalah gambaran tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia yaitu yang diakui pemerintah. "Artinya hukum adat yang tidak masuk ke dalam Perda tidak berlaku dong, atau keberlakuannya lebih rendah dari yang ada di Perda," tutur dia.