Jadi Ibu Kota, Tanah di Palangkaraya Ternyata Sangat Murah
Wacana pemindahan ibukota ke wilayah lain sebetulnya sudah ada sejak masa presiden Soekarno. Isu tersebut pun kembali mencuat di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan, ide tersebut nampaknya akan segera menjadi kenyataan usai adanya perbincangan antara Jokowi dengan Kepala Bappenas/Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro.
Mengutip dari Liputan6.com, (7/7), salah satu alasan kenapa ibu kota negara harus segera dipindah adalah karena ketersediaan lahan di Jakarta yang tak lagi memadai. Terkait mengenai lokasi spesifik ibukota baru masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Menurut Bambang, kemungkinan besar calon ibukota baru tersebut adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Ide pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan pun ditanggapi positif oleh para pakar properti. Country Manager Rumah.com, Wasudewan menilai Palangkaraya adalah daerah yang anti gempa, banyak tanah kosong, dan menunjuang pengembangan infrastruktur dan administrasi baru. Namun, salah satu isu utama yang harus diwaspadai oleh pemerintah adalah menjamurnya spekulan tanah yang dengan seenak hati menaikkan harga tanah di lokasi tersebut.
Harga tanah di Palangkaraya masih sangat murah.
Sementara, untuk lokasi yang lebih jauh dari pusat kota harganya lebih murah lagi, yakni Rp 150 juta untuk lahan kosong dengan luas 4.000 meter persegi. Bandingkan saja dengan harga tanah di Jakarta. Berdasarkan data dari Indonesia Property Watch, harga tanah di Jakarta berkisar Rp 1,73 juta hingga yang termahal senilai Rp 80 juta per meter persegi.
Karena itulah Ferry mengimbau kepada pemerintah untuk mencegah permainan spekulan tanah saat nanti pemindahan ibukota benar-benar dilakukan. Pasalnya, pemindahan ibukota memberikan peluang bagi harga tanah tersebut untuk merangkak naik.
Lalu apakah pemindahan ibukota memberikan pengaruh pada harga tanah di Jakarta yang sudah ada saat ini? Menurut Ferry tidak. Pasalnya, angka populasi di Jakarta sudah terlampau besar. Selain itu, Jakarta adalah kota yang menjadi pusat bisnis di Indonesia. Kkondisi infrastrukturnya juga sudah mapan. Artinya perputaran uang di Jakarta tidak akan mengalami masalah signifikan meski ibukota pindah ke tempat yang lainnya.
Solusi pemerintah atasi spekulan tanah.
Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo punya solusi yang signifikan untuk mengatasi aksi spekulan tanah, yakni merahasiakan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara supaya tidak terendus oleh publik.
