Warga Tolak Kilang Petrokimia, Moeldoko: Ini untuk Kepentingan Negara

Menurut Moeldoko, kilang minyak Petrokimia untuk kepentingan nasional, sehingga masyarakat harus diberi pemahaman.

"Kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan perorangan atau kepentingan perusahaan, tapi kita bicara tentang kepentingan nasional dan pride sebuah bangsa," kata Moeldoko di Gedung KSP, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Moeldoko menilai, warga yang menolak kilang tersebut belum paham bahwa itu merupakan kepentingan negara. Karena itu, pemerintah akan memberikan pemahaman lagi ke depannya.

"Jadi ada mungkin masyarakat yang belum paham itu, jadi kita akan memberikan pemahaman semakin baik. Saya pikir langkah-langkah mitigasi harus dijalankan dengan baik," ucapnya.

Pembangunan kilang Petrokomia sudah berhenti cukup lama, Moeldoko menduga ini terjadi karena komunikasi dengan warga setempat sempat terputus. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah akan kembali membangun komunikasi dengan warga sekitar.

"Saya pikir ini persoalan yang cukup lama berhenti. Bisa juga terjadi stagnan dalam berkomunikasi. Tapi yakinlah bahwa persoalan itu gak terlalu sulit untuk dikomunikasikan," tutur Moeldoko.

Tiga warga Dusun Pomahan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban diciduk oleh kepolisian setempat lantaran menolak pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery yang akan dioperatori oleh Pertamina.

Penangkapan tersebut terjadi pada Sabtu (21/12) atau sebelum Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengunjungi kilang minyak yang dana investasinya juga dibantu oleh Rosneft PJSC, perusahaan asal Rusia.

“Warga yang mayoritas petani sejak setahun belakangan ini makin gencar menolak pembangunan kilang minyak. Mereka mengalami berbagai ancaman, intimidasi hingga upaya kriminalisai. Beberapa waktu terakhir ini tingkat tekanan kepada warga penolak cukup tinggi,” kata Kepala Bidang Kasus Tanah dan Lingkungan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Moh. Soleh, melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Minggu (22/12).

Sebelumnya, menurut Soleh, Kapolres Tuban sempat mengimbau warga untuk tidak melakukan aksi penolakan. Berbagai atribut aksi, seperti poster atau spanduk, juga dilarang karena dianggap memprovokasi. Dia bahkan mengatakan berani mengambil tindakan apabila imbauan tidak diindahkan.

Setelah serangkaian aksi dan pernyataan intimidatif dari aparat, pada Sabtu pagi, tiga orang warga bernama Wawan, Mashuri, dan Basori ditahan oleh polisi Tuban. Spanduk milik mereka dirampas. Gawai milik salah seorang warga yang berisi gambar serta video dokumentasi aksi, diambil paksa.

“Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak. Dan juga penahanan tersebut dikarenakan ketiga warga ini berniat membentangkan spanduk penolakan mereka,” beber Soleh.

Adapun spanduk yang ingin mereka bentangkan bertuliskan, “Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan.”

Pada dasarnya, aksi warga merupakan akumulasi kekecewaan karena lahannya hendak diambil paksa untuk kepentingan proyek. Menurut Soleh, hal tersebut merupakan pelanggaran HAM karena negara melarang warga negaranya untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.

“Apa yang menimpa warga penolak kilang minyak ini, sesungguhnya masuk dalam upaya Strategy Lawsuit Against Public Participation atau dikenal dengan SLAPP. Pada dasarnya tindakan yang digunakan dalam konteks membungkam penolak, memiliki tujuan untuk membungkam protes terhadap suatu kebijakan,” jelas Soleh yang merupakan pengacara publik itu.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb