Warga Penolak Pembangunan Bandara NYIA Sulit Cairkan Dana Ganti Rugi

Mantan pengurus Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP), Fajar Ahmadi, mengatakan sidang konsinyasi yang digelar oleh PN Wates Kulon Progo merupakan sidang "konyol-konyolan" karena masih ada pemilik lahan yang dipersulit mencairkan dana kompensasinya.

PWPP-KP merupakan salah satu organisasi yang mewadahi aspirasi masyarakat yang menolak penggusuran di Kulon Progo. Setelah sidang konsinyasi selesai, organisasi semacam PWPP-KP dilaporkan sudah bubar.

"Masih ada puluhan warga korban gusuran yang belum bisa cairkan dana kompensasi yang diberikan oleh PT Angkasa Pura I, meski sudah diputus dalam sidang konsinyasi," ucapnya kepada IDN Times, Selasa (19/2).

Warga terdampak yang paling banyak belum bisa mencairkan dana kompensasi berasal dari Desa Glagah sedangkan warga dari desa lain sudah banyak mencairkan dana kompensasi.

"Ada yang urus [hak] waris dan sudah diberi keterangan [ahli] waris tapi tetap tak bisa mencairkan dananya. Padahal kwitansi jual-beli tanah sudah dimiliki. Dipingpong oleh BPN dan PN," ujar Fajar.

Fajar mengaku sempat marah kepada BPN dan PN Wates karena merasa dipersulit dalam mengurus pencairan dana kompensasi. Menurutnya, proses ini tak semudah ketika pencairan dana masih berlangsung di tingkat desa.

"Apa ini ada kesengajaan karena para warga dulu menolak pembangunan bandara? Sekarang [kami] balik dipersulit mencairkan dana kompensasi. Apa mereka mau balas dendam?" ucapnya.

Warga yang tanahnya telah dibeli PT Angkasa Pura I masih menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019. Menurut Fajar, tagihan pajak tidak seharusnya dikirim ke warga karena lahan tersebut sudah bukan milik mereka lagi.

"Terus artinya sidang konsinyasi itu apa? Kok, kita masih dapat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 ini," ungkapnya.

Karena pencairan dana kompensasi lahan banyak dipersulit banyak warga yang menggunakan jasa kuasa hukum untuk mempercepat proses pencairan dana.

"Kalau pakai kuasa hukum memang cepat namun penerima dana kompensasi harus keluar dana besar untuk membayar jasa lawyer," terangnya.

Sementara itu Sekda Kulon Progo, Astungkoro tak membantah hingga kini masih ada warganya yang belum bisa mencairkan dana kompensasi lahan meski sidang konsinyasi sudah selesai sejak tahun 2018.

"Masih ada namun saya tidak hafal jumlahnya berapa kepala keluarga," ujarnya kepada IDN Times, Rabu (20/2).

Astungkoro juga tak mengetahui jumlah dana kompensasi yang belum terbayarkan. Namun dia berkilah, warga yang kesulitan mencairkan dana sebagaian besar terkendala dengan hak waris. Urusan tersebut makin sulit karena ada ahli waris yang tinggal di luar Kulon Progo bahkan di luar pulau Jawa.

Selain itu, adanya jual-beli lahan yang dilakukan di bawah tangan juga makin mempersulit pencairan dana kompensasi.

"Saya kira dua faktor itu yang menghambat warga terdampak pembangunan bandara yang masih kesulitan mencairkan dana kompensasi di Pengadilan Negeri Wates, Kulon Progo," ungkapnya.

General Manajer PT Angkasa Pura I, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Agus Pandu Purnama mengatakan permasalahan ganti rugi lahan bandara serta bangunan dan lain-lainnya sudah selesai namun dia mengiyakan masih ada warga yang menolak untuk pindah meski sudah final di sidang konsinyasi.

"Uang ganti rugi warga yang menolak lahannya dibeli, maka melalui sidang konsinyasi sudah selesai semua dan uang sudah dikirim oleh PT AP I ke Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo," ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (20/2)

Menurut Agus, besar kemungkinkan warga yang menolak pembayaran ganti rugi dan hingga kini belum mencairkan uangnya di pengadilan karena terkendala sejumlah syarat, seperti masih adanya gugatan sengketa ahli waris hingga penjualan lahan di bawah tangan.
‎
"Yang jelas dahulu masih ada warga yang menolak mencairkan dananya di PN Wates Kulon Progo, namun perkembangannya sampai sekarang saya tidak terlalu memantau berapa warga yang sudah mencairkan, berapa warga belum mencairkan, serta berapa besaran dana yang kini masih di PN Wates, Kulonprogo. Namun, bagi kami, permasalahan sengketa lahan untuk bandara sudah selesai setelah sidang konsinyasi," terangnya.‎

Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur menjadi sorotan setelah acara Debat Calon Presiden Minggu (17/2) lalu. Dalam kesempatan tersebut, capres nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo mengklaim selama 4,5 tahun pemerintahannya tak ada kendala pembebasan lahan dalam proyek infrastruktur.

Menurut dia, pemerintah membeli tanah masyarakat dengan harga yang cukup tinggi, sehingga tidak ada konflik saat proses pembangunan infrastruktur.

“Untuk ganti rugi dalam 4,5 tahun tidak terjadi konflik pembebasan lahan infrastruktur, karena tidak ada ganti rugi. Yang ada ganti untung,” ujar Jokowi malam itu. 

Padahal, menurut Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terjadi ratusan konflik lahan untuk infrastruktur selama 2014 hingga 2018.

Pada tahun 2014, tercatat 215 konflik lahan infrastruktur. Kemudian, tercatat ada 70 konflik infrastruktur pada 2015. KPA juga mencatat 100 konflik di 2016, 94 konflik sepanjang 2017, dan 16 konflik di sepanjang tahun 2018.