[Wansus] Menteri PUPR Basuki Blak-blakan soal Rencana Pindah Ibu Kota

Saya merasa sejak kerja di Semarang sampai pindah ke Kupang sampai sekarang saya independen. Saya bikin program kerja sendiri sesuai arahan pimpinan. Jadi gak diperintah. Misal di Semarang, awal saya bikin program ke lapangan itu 24 jam. Di NTT juga begitu, saya masih bujang, bikin program kerja. Kita ajukan ke Pak Kasudin (Kepala Suku Dinas) supaya kita ke sana. Supaya berangkat kantor tahu mau apa.

Yang penting kita buat program sendiri, kreatif sendiri, tidak menunggu perintah. Saya bilang ke anak-anak PU, "Jangan nunggu perintah". Ajukan pada pimpinannya, "Ini program saya". Saya kerja begini alhamdulillah istri anak tahu kelakuan saya. Gak pernah tanya kapan saya pulang. Paling kalau makan di kantor "Eh saya makan di kantor, titik."

Kesan saya kerja dengan Bapak Presiden Jokowi dan Pak Wapres semua terukur, fokus, dan dengan target. Fokus dengan target dan terukur. Jadi Beliau hanya cek kalau Beliau ke lapangan, khususnya untuk pekerjaan yang infrastruktur, kita punya rule of thumb.

Kalau Beliau ke lapangan sekali saya harus dua kali. Kalau saya dua kali, Dirjen saya harus tiga atau empat kali. Jadi bukan karena tidak percaya, tapi semua harus on the right track mencapai target itu.

Saya kira mungkin setelah Beliau inagurasi, saya dipanggil jam 7 (malam) tapi baru diterima jam 2 malam. Dan tidak ada lima menit. Beliau cuma menyampaikan "Pak Basuki orang PU dan saya tunjuk sebagai Menteri PUPR."

Cuma begitu aja. Saya cuma "Ya Pak, saya imbangi kepercayaan Bapak dengan jihad saya." Maksudnya jihad, saya ingin kerja karena saya memang birokrat dari PU, saya pasti akan jaga saya kredibilitas PU.

Jadi yang saya sampaikan fokus. Sejak dari programming. Saya dari dulu sampaikan ke pimpinan saya "Pak, kalau yang namanya pemerataan, ini menurut saya ada dua mazhab. Pemerataan menurut saya bukan dibagi rata."

Jadi kalau kita bangun punya uang 100, bukan dibagi rata, 10, 10, 10. Kalau 10 lokasi bukan dibagi rata. Tapi mungkin 50 di satu tempat tapi selesai. 

Tahun depan pindah. Dulu mungkin dibagi rata. Jadi kalau saya menyampaikan kalau kita prasmanan dan dibagi rata semua itu acar, dimakan semua mules, gak ada yang jadi, gak ada main course-nya. Dengan leadership Pak Jokowi ini semua difokuskan. Jadi misalnya perbatasan, fokus perbatasan dulu.

Tahun depan kalau sudah selesai pindah. Jadi pemerataan bertahap. Kedua untuk pembebasan lahan dengan Undang-Undang pembebasan lahan yang baru Nomor 2 Tahun 2014 itu sudah jelas waktunya dan kalau memang tidak sepakat dengan harganya kita ke pengadilan. Jadi pekerjaan jalan terus. Itu yang bisa mempercepat.

Pembebasan lahan dengan dana talangan yang dilakukan investor atau kontraktor, itu kalau masuk PSN (Proyek Strategis Nasional) maka kontraktor nalangin pembebasan lahan sambil kita menyiapkan di APBN. Kalau di APBN harus ada prosesnya, padahal kalau sedang negosiasi dengan masyarakat, mau lebaran butuh uang, kalau kita nunggu APBN biasanya ada proses. Nah itu dibayar dulu oleh kontraktor lalu dikembalikan oleh APBN, itu juga mempercepat.

Ini ada hal yang baik sekali. Jadi untuk pembangunan bendungan, perumahan, pembangunan jalan tol, kalau menyangkut pembebasan lahan, pada saat awal-awal dua minggu sekali kita rapat, Menteri BUMN (Rini Soemarno), Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil), Menteri Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar) dan saya. Minimal empat ini. Biasanya kita melewati kawasan hutan. Kalau di luar Jawa kawasan hutan. Kalau di Jawa melintasi tanah Perhutani, itu nanti dengan Ibu LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Nanti kalau di PT PN (PT Perkebunan Nusantara) dengan Bu Menteri BUMN.

ATR Pak Sofyan Djalil eksekutor juga Beliau, mengambil keputusan cepat sekali. Jadi kalau rapat ambil keputusan kemudian saya ke lapangan dan ada masalah saya langsung telepon Bapak ATR dan dia langsung telepon ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Provinsi.

Sama dengan Bu Siti Nurbaya, saya langsung telepon Beliau, Beliau langsung menanggapi. Sama kalau Pak Presiden ke lapangan, ada masalah tanah, Beliau langsung telepon dan langsung putus, selesai di lapangan. Yang paling menentukan decision making itu dan itu biasanya selesai di lapangan.

Sangat bagus menurut saya. Elek Yo Band itu salah satu sarana. Kalau gak ada itu susah. Ada Menteri Keuangan (Sri Mulyani), malah dari situ kadang saya langsung bawa ke lapangan. Beliau kalau pusing di sini biasanya ajak ke lapangan. "Pak Bas, ajak saya ke lapangan". Saya ajak ke lapangan, karena Beliau yang memberikan uang, Beliau harus tahu uangnya jadi apa.

Ini kalau untuk anak muda, ya. Saya selalu sampaikan pada anak muda di PU atau yang terakhir kemarin di Universitas Pancasila. Smart is a must, but not sufficient. Itu coba pegang, kalau gak cocok SMS saya.

Smart is a must tapi tidak cukup. Harus punya akhlakul karimah (akhlak mulia). Keberadaan kita harus nyaman, aman dan bermanfaat buat orang lain. Salah satunya dengan Elek Yo Band. Itu sarana betul, menghilangkan kisi-kisi birokrasi, harus itu. Bisa olahraga, kesenian. Itu harus dilakukan, gak bisa dengan main gadget, gak bisa.

Tahun 2017 Pak Presiden panggil kami. Kami tuh saya dan Pak Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Tapi silent itu, belum dibuka dan izin ke DPR. Jadi kami silent dipanggil Beliau, Bappenas ditugaskan untuk mengkaji seluruhnya secara integratif politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, untuk wacana pemindahan ibu kota negara. Yang nanti kesimpulannya pindah atau gak.

Kami diminta siap-siap kalau kesimpulannya harus pindah, saya yang ditugasi untuk urban design, termasuk pembangunannya. Pada akhirnya kesimpulannya yes. Kita akan lebih efisien dan produktif kalau pindah. Kami masih silent, bahkan eselon satu saya gak ngerti.

Karena kita silent betul untuk mempelajari pemindahan ibu kota yang dilakukan negara-negara lain, baik yang berhasil dan dianggap gagal. Gagal dalam arti perkembangan kotanya memakan waktu sangat lama atau makan waktu lama untuk bisa seperti sekarang mereka alami. Ada lebih dari 78 ibu kota negara yang kita pelajari.

Kemudian kita buat apa nih filosofinya. Filosofinya harus mencerminkan kemajuan bangsa Indonesia yang akan datang, tapi dengan akarnya yaitu kita negara Pancasila, negara gotong-royong, bhinneka tunggal ika, NKRI. Itu harus bisa dijabarkan dalam urban design. Kalau NKRI atau bhinneka tunggal ika kita punya dua kayak di Washington itu, ini yang juga untuk persatuan dan kesatuan, dan Pancasila di avenue-nya. Itu pada saat itu, First Avenue, Second Avenue dan seterusnya.

Sudah semua, begitu Beliau tanggal 16 Agustus (2019) kemarin menyampaikan di depan sidang DPR, kami baru sedikit open. Itu semua saya mempunyai pemikiran "Gak bisa nih saya mendesain ini sendiri secara diam-diam". Harus kita buka semua, karena semua warga negara, saya pikir dan saya harapkan pasti ingin berkontribusi terhadap desain atau kondisi ibu kota negara kita yang akan datang.

Kota ini (Penajam) adalah kota masa depan, 50-100 tahun yang insyaallah saya masih sempat bisa melihat. Tapi yang pasti untuk generasi millennial yang mendengarkan ini.

Kami mendapat masukan banyak dari para menteri dan warga negara lainnya. Satu kota ini harus smart, semua dengan IT (Teknologi Informasi) segala macam. Kemudian tetap environment tetap kita jaga, karena kita di Kalimantan, persepsi masyarakat pasti hutan. Tapi kalau di sana pasti akan lebih terjaga. Sekarang ini tidak terjaga dengan baik, mungkin. Di sana kita mungkin lebih baik menjaganya, termasuk menjaga kekayaan alam kita di sana.

Smart city ini kita tidak ingin hanya memindahkan pemerintahan saja. Ada masukan, kalau hanya memindahkan pemerintahnya, ngapain ke Kalimantan? Sangat mahal dan pasti tidak produktif. Sehingga kita harus cara inovasi lain. Jadi kita cari cara lain. Oh, berarti harus bisa menarik tidak talenta-talenta nasional saja, tetapi juga world top talent. Itu salah satu indikatornya mereka mau tinggal di sana. Sekarang ini ASEAN, orang tinggal di Singapura.

Kalau world top talent bukan untuk mencari uang, tidak hanya gaji dan pendapatan tinggi, tapi keluarganya harus bisa terjamin fasilitas pendidikan, kesehatan harus yang bertahap internasional. Lingkungan kota harus bagus, baru kita mau tinggal. Makanya di dalam TOR (Terms of reference) harus ada working distance, jadi semua bisa dicapai dengan jalan kaki. Orang nyaman jalan kaki atau bersepeda atau public transport. Kira-kira begitu.

(Mal tidak tahu akan ada atau tidak), itu millennial yang tahu. Nah ke depan kayak apa? 50 tahun? Silakan masukannya di sayembaraikn.pu.go.id, itu di situ. Sehingga salah satu tagline-nya kota masa depan kiat ini harus toleransi, karena masyarakat kita tidak pindah di ruang kosong.

Harus tolerance, top talent dan teknologi. Sehingga tidak hanya memindahkan pemerintahan, tapi juga ada manufaktur. Manufaktur apa yang cocok untuk teknologi itu sehingga environment masih bagus. Jadi itu sayembara ini kita lakukan.

Kelihatannya hadiahnya besar Rp5 miliar, tapi itu untuk lima hadiah. Hadiah pertama Rp2 miliar, kedua Rp1,250 miliar, ketiga Rp1 miliar. Baru yang lainnya Rp750 juta dan Rp250 juta. Bayangkan dengan Rp5 miliar kita bisa lima alternatif desain. Atau dengan Rp4 miliar bisa dapat tiga terbaik. Itu kalau dikontrakan dengan konsultan jauh lebih mahal dan hanya dapat satu alternatif desain.

Kalau sudah ada masterplan-nya, kita dengan design and build, pertama yang akan kita bangun jalan. Kemudian drainase yang besar-besar itu, baru kemudian bendungannya, listrik, public goods yang akan kita bangun, kemudian baru perkantoran dan perumahan.

Iya, tergantung hasil sayembara nanti. Makanya urban desain dari awal. Makanya tadi yang dibilang mbabat alas (tebang hutan), belum tentu. Kalau yang namanya Bukit Soeharto yang katanya konservasi, sekarang nyatanya jadi kebun sawit. Itu akan kita rehab kembali, insyaallah, menjadi hutan kembali. Justru itu yang akan kita perbaiki untuk selalu menjaga enviroment.

Kalau lihat dari pengalaman-pengalaman. Saya, Pak Duta Besar Astana, Kazakhstan, Beliau ke sini diskusi, "Pak Basuki, Indonesia akan lebih gampang dan baik membangun ibu kotanya, karena pada saat Kazakhstan memindahkan ibu kotanya yang sekarang Astana di 1956, kalau gak keliru, itu dengan inflasi 2.800 persen.

Nah, sekarang Indonesia lagi stabil, ekonominya lagi baik dan teknologi baik, mestinya diharapkan bisa lebih baik dan lebih cepat.