Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik Bantah Lakukan Politik Uang

Usai anggota tim suksesnya ditangkap oleh Bawaslu, Taufik langsung mengontak perwakilan organisasi tersebut. Menurut Taufik, apa yang dilakukan CL bukan suatu kesalahan. 

"Tadi, dijelasin sama Bawaslu. Bawaslu bilang 'gak apa-apa, Bang'," kata Taufik pada Selasa kemarin. 

Ia menjelaskan uang tersebut akan diberikan kepada para koordinator saksi di tingkat RW. Mereka bertugas untuk mengumpulkan formulir C1. 

Taufik menjelaskan biaya untuk koordinator saksi dan saksi bersumber dari dua pihak. Pertama, ditanggung separuh oleh partai politik pengusung. Separuh lagi diberikan oleh caleg. 

"Jadi, kalau di Partai Gerindra ada dua, subsidi partai dan caleg patungan untuk ngongkosin saksi. Itu kan namanya ongkos politik, koordinator saksi harus diberi uang untuk dia kerja keliling-keliling per TPS. Saksinya harus dikasih uang juga," kata Taufik. 

Lantaran itu merupakan ongkos politik, ia mengaku heran mengapa hal tersebut sempat dipermasalahkan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Sebab, memberikan ongkos kepada para saksi bukanlah sesuatu yang dilarang. 

"Jadi, kalau tiba-tiba seperti ini, saya kira ya semua yang kasih uang ke saksi ditangkap saja," tutur dia lagi. 

CL ditangkap di depan rumah pemenangan M Taufik pada Selasa sore kemarin sekitar pukul 17:30 WIB. Ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketika melihat ada uang yang diduga akan digunakan untuk politik uang. 

"Iya, dugaannya gitu karena di sana (di rumah pemenangan) mau ada rencana kegiatan. Barang buktinya sudah ada berupa amplop. Amplop warna putih. Tapi, isinya kita belum tahu," ujar Ketua Bawaslu Jakarta Utara, M. Dimyati di kantornya di area Koja, Jakarta Utara. 

M. Taufik menjadi satu-satunya caleg petahana dari Partai Gerindra yang memiliki latar belakang pernah dipenjara karena terbukti melakukan korupsi. Ia dipenjara selama 18 bulan pada 27 April 2004 lalu karena terbukti melakukan korupsi pengadaan barang dan alat peraga pada pemilu 2004. Akibat perbuatannya, Taufik disebut telah merugikan negara Rp488 juta. 

Lantaran itulah ia sempat memprotes aturan dari KPU yang melarang caleg dengan latar belakang napi kasus korupsi untuk maju lagi. Bersama beberapa caleg, Taufik ikut melakukan uji materi atas Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018. 

Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi tersebut sehingga membuka peluang bagi Taufik ikut pemilu lagi di tahun ini. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.