Wacana Tambah Masa Jabatan Presiden, Istana: Tak Pernah Menginisiasi

Moeldoko menuturkan Istana tak pernah menginisiasi wacana penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Apabila memang usulan tersebut berasal dari partai politik atau masyarakat, bisa saja hal itu berkembang.

"Bisa dari siapa saja, yang jelas pemerintah tidak ada inisiasi untuk itu. Kalau dari parpol, siapa pun, akademisi, silakan berkembang," kata dia.

Menurut Moeldoko, wacana yang berkembang di DPR dan MPR adalah bagian dari proses politik. Biar lah publik yang menilai, apakah wacana tersebut perlu didorong atau tidak.

"Nanti input ini secara alamiah akan disaring oleh publik, apakah wacana ini perlu didorong lebih jauh, atau berhenti di tingkat wacana," ucap dia.

Lantas, apakah Presiden Joko "Jokowi" Widodo menginginkan wacana itu direalisasikan atau tidak, Moeldoko enggan berkomentar lebih jauh. Ia hanya mengatakan perkembangan wacana tersebut harus dilihat ke depan.

"Saya tidak mengomentari hak subjektif seseorang, yang dilihat substansi dari wacana itu, nantinya gimana dikaitkan dengan konstitusi yang ada dan bagaimana pengaruhnya terhadap hal-hal lain," tutur dia.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sebelumnya mengatakan, ada wacana di MPR mengamendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden. Ada dua usulan yang berkembang, untuk masa jabatan presiden yakni 3 x 5 tahun dan 1 x 8 tahun.

Rupanya, usulan penambahan masa jabatan tiga periode tersebut digagas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Nasdem. Perpanjangan masa jabatan tersebut di antaranya bertujuan demi konsistensi pembangunan. Usulan ini juga disebut-sebut pertama kali datang dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.