Wacana Napi Koruptor Dipindah ke Nusa Kambangan, Memang akan Jera?

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) akan melayangkan surat ke Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Isinya menyangkut pelaksanaan rencana aksi perbaikan lapas. 

KPK berharap di Juni ini bisa dilakukan beberapa hal antara lain; pertama, mengusulkan nama narapidana kasus korupsi yang akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kedua, merevisi peraturan menteri tentang remisi yang telah ditinjau oleh KPK sebelumnya dan dipandang berisiko transaksional. Kemudian, ketiga, evaluasi pedoman tentang teknis pemasyarakatan. 

Febri menegaskan usulan nama-nama napi sepenuhnya datang dari pihak Kemenkum HAM. 

"Indikatornya untuk napi-napi di maximum security itu yang menentukan Ditjen PAS berikutnya barulah dibahas dengan KPK," kata mantan aktivis antikorupsi tersebut pada Senin (17/6). 

Ia menjelaskan berdasarkan kajian KPK, melihat kondisi saat ini, Kemenkum HAM bisa langsung memindahkan napi kasus korupsi tersebut tanpa harus menunggu pembangunan lapas baru. 

"Karena sejumlah sel di sana belum digunakan," tutur dia. 

Febri mengatakan tidak semua napi kasus korupsi nantinya akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Hal ini mengingat kapasitas sel yang tersedia di lapas tersebut turut harus diperhitungkan. 

"Aspek pembinaan napi di sana juga harus menjadi perhatian dalam konteks ini," kata dia lagi. 

Berdasarkan pemaparan Ketua KPK, Agus Rahardjo ada beberapa alasan mengapa lembaga antirasuah berharap bisa menempatkan napi kasus korupsi kelas kakap di sana. Pertama, akses keluar-masuk Nusa Kambangan tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki izin yang dapat menyeberang ke sana. 

Kedua, di lapas yang berpotensi risiko tinggi, kapasitasnya tidak over crowd. Ketiga, tidak ada kontak langsung dengan petugas. Keempat, napi diperlakukan sebagai napi berisiko tinggi. Kelima, napi diawasi dengan menggunakan kamera CCTV. 

Keenam, tidak ada sinyal ponsel. Ketujuh, tempat relatif terpencil dan tidak dekat dengan pusat kota. Kedelapan, kunjungan tidak dilakukan dengan kontak langsung melainkan melalui saluran telepon yang telah disadap. 

Sementara, ketika ditanyakan kepada pihak Kemenkum HAM, mereka mengatakan masih mengkaji kebijakan untuk memindahkan napi kasus korupsi kelas kakap ke Lapas Nusa Kambangan. 

"Masih dalam tahap kajian ya. Kajian terus dilakukan dan nanti kita tunggu saja keputusan Bapak Menteri (Yasonna)," kata Direktur Pembinaan Narapiana dan Latihan Karya Produksi Ditjen PAS Kemenkumham, Junaedi di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (17/6). 

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan terlihat setuju dengan rencana Ketua KPK Agus Rahardjo. Rencana tersebut didorong agar segera direalisasikan lantaran napi kasus mega korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto kembali berbuat ulah dengan pelesiran keluar Lapas Sukamiskin. 

"Sudah ada pemikiran dan rencana itu,” kata Wiranto.

Bahkan, katanya lagi, pemerintah sudah memiliki rencana membangun lapas khusus di pulau-pulau terpencil. Namun, hal tersebut tidak bisa direalisasikan secepatnya. 

"Sekarang yang jadi bahan pemikiran kami bagaimana kami melakukan perubahan-perubahan, dinamika, sehingga bisa menetralisir kekurangan," tutur dia. 

Sementara, menurut peneliti organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana permasalahan napi kasus korupsi tak lagi pelesiran hanya dengan memindahkan mereka ke Lapas Nusa Kambangan. Perlu juga, kata dia, agar sistem pengawasan di lapas dibenahi. 

"Prinsipnya di mana pun narapidana kasus korupsi berada, maka sistemnya harus diperketat. Selain itu, pemilihan figur yang akan menjadi kalapas harus benar-benar diperhatikan oleh Menkum HAM serta Dirjen PAS," kata Kurnia melalui keterangan tertulis kepada IDN Times pada Minggu (16/6). 

Sebab, potensi mereka melakukan tindak pidana suap, tutur dia, akan selalu ada. Maka dari itu, ICW mendorong agar tindak pidana korupsi ditautkan juga dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Selain untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, instrumen TPPU diyakini dapat memiskinkan pelaku," katanya lagi. 

Gimana menurut pendapat kalian, guys? Apakah koruptor akan kapok pelesiran dan korupsi setelah ditahan di Lapas Nusa Kambangan?