Usai Menyerahkan Diri, Penyuap Aspidum Kejati DKI Ditahan KPK

Dalam keterangannya di jumpa pers pada Sabtu malam, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif menjelaskan Sendy tengah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ia melaporkan telah terjadi tindak penipuan di mana duit yang telah ia investasikan senilai Rp11 miliar dibawa lari oleh terdakwa. 

Sendy kemudian berinisiatif untuk menyuap kedua jaksa itu agar tuntutan bagi seteru bisnisnya bisa lebih diperberat. Rencananya, tuntutan dibacakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada (1/7). 

Namun, di saat proses persidangan tengah bergulir Sendy dan pihak seterunya ternyata berhasil menemukan titik tengah dan berdamai. Proses perdamaian diketahui rampung pada (22/5) lalu. 

"Pihak yang ia tuntut kemudian meminta kepada SPE (Sendy Perico) agar hanya dituntut hukuman selama satu tahun," kata Syarif dalam jumpa pers pada Sabtu (29/6).

Kuasa hukum Sendy, Alvin Suherman kemudian melakukan pendekatan kepada jaksa melalui seorang perantara. Perantara itu kemudian menyampaikan informasi kepada Alvin, rencananya pihak seteru Sendy akan dituntut 2 tahun penjara. 

"AVS (Alvin Suherman) kemudian diminta menyiapkan uang Rp200 juta dan dokumen perdamaian apabila ingin tuntutannya berkurang menjadi satu tahun," ujar pria yang sempat jadi aktivis lingkungan itu.

Namun, dua jaksa sebelumnya diduga sudah terlanjur menerima duit dengan skenario awal untuk memperberat tuntutannya. Ketika dilakukan OTT, penyidik menyita duit senilai SGD$8.100 atau setara Rp84,5 juta dari tangan Jaksa Yadi Herdianto. Sementara, dari tangan Jaksa Yuniar Sinar Pamungkas, diperoleh duit SGD$20.874 dan US$700 yang kalau dirupiahkan mencapai total Rp223,7 juta. 

Pengusaha Sendy Perico terpaksa harus merogoh kocek lagi lantaran pihak Kejati DKI Jakarta tak mau cuma-cuma memenuhi permintaannya agar tuntutan tak lagi diperberat. Setelah diperoleh kesepakatan antara Sendy dengan terdakwa, skenario diubah menjadi agar tuntutannya maksimal 1 tahun penjara. Untuk itu, Sendy dimintai duit senilai Rp200 juta. 

Duit Rp200 juta itu kemudian diserahkan oleh kuasa hukum Sendy, Alvin Suherman. Proses transaksi dilakukan pada Jumat (28/6) di sebuah pusat perbelanjaan di area Kelapa Gading. 

"Pada Jumat pagi, SPE (Sendy Perico) menuju ke sebuah bank dan meminta RSU (Ruskian Suherman, pengacara) mengantar uang ke AVS (Alvian Suherman, kuasa hukum Sendy) di pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Kemudian, sekitar pukul 11:00 WIB, SSG (Sukiman Sugita) mendatangi AVS di tempat yang sama untuk menyerahkan dokumen perdamaian," kata Syarif memaparkan kronologi serah terima duit haram itu. 

Uang kemudian diserahkan oleh Ruskian ke Alvian sekitar pukul 12:00 WIB di pusat perbelanjaan tersebut. Uang dimasukan ke dalam kantong plastik kresek berwarna hitam. Ternyata di pusat perbelanjaan itu sudah ditunggu oleh jaksa Yadi Herdianto. 

Ia menerima duit Rp200 juta dan membawanya ke kantor di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggunakan taksi. Duit itu rupanya akan diserahkan oleh Yadi ke Agus Winoto yang menjabat sebagai Aspidum. 

"Dia memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan dalam kasus ini," kata dia lagi. 

Saat berada di gedung bundar Kejagung, rupanya tim KPK turut meminta agar Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Agus Winoto mendatangi gedung antirasuah pada Jumat malam untuk diperiksa. Namun, ia baru datang jelang Sabtu dini hari.

Sedangkan, Jaksa Yadi dan Yuniar justru diminta oleh Kejagung dari KPK. Ilustrasi ini seolah seperti proses tukar guling. Padahal, dua jaksa yang kena OTT KPK adalah Jaksa Yadi dan Yuniar. Namun, setelah dilakukan perundingan, diambil kesepakatan barang bukti OTT dan dua jaksa diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung. 

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif bahkan menyebut belum tentu semua yang diciduk dalam proses OTT sudah pasti jadi tersangka. 

"Kalau materi (pembuktiannya) cukup, kami yakin status (hukumnya naik menjadi tersangka). Tapi, kalian tahu sendiri kalau satu bukti saja tidak cukup," kata Syarif, 

Sehingga, ia meminta publik agar tidak berburuk sangka dulu ke Kejaksaan Agung bahwa kasus tersebut segera dihentikan pengusutannya alias SP3. KPK pun, kata Syarif tetap akan memonitor perkembangan kasusnya dengan menempatkan personel dari koordinasi dan supervisi. 

Ia turut menjelaskan, sebenarnya sebelum diserahkan ke Kejaksaan Agung bisa saja mereka ditetapkan lebih dulu status hukumnya oleh KPK. Tapi, toh mereka tak melakukan itu. 

Akibat perbuatannya itu, penyidik KPK menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menjerat Sendy. Apabila merujuk ke UU tersebut, maka ia terancam pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan denda Rp50 juta - Rp250 juta. 

Sendy melanggar aturan di mana telah memberi atau menjanjikan sesuatu ke pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.