Uji Publik Capim KPK Masih Lanjut, Hari Ini Ada Jaksa dan Hakim

Yenti menjelaskan untuk bisa duduk sebagai pimpinan KPK memang tidak harus memiliki latar belakang hukum. Tetapi, ia wajib memahami isu dan permasalahan hukum. Sebab, sesuai pasal 21 UU KPK, pimpinan nantinya juga berfungsi sebagai penyidik dan penuntut umum. 

"Oleh sebab itu sangat penting bagi mereka untuk memahami betul proses hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka misalnya," kata Yenti. 

Lalu, bagaimana proses pengusutan perkara hingga dilimpahkan menjadi sebuah dakwaan ke pengadilan. Sayangnya, kendati ada yang lolos hingga di tahap 20 besar, masih ada capim yang berbicara pemahaman terhadap isu hukum bisa dipelajari belakangan. Hal itu disampaikan oleh capim Jimmy Muhammad Rifai Gani. 

"Itu yang akan kami evaluasi sebentar lagi," tutur dia. 

Menurut Yenti, jawaban semua capim nantinya akan dipelajari secara mendalam oleh pansel. Kendati uji publik akan berlangsung hingga Kamis (29/8), namun, ia memprediksi sudah bisa menciutkan 10 nama lainnya pada Jumat (30/8). Sebab, mereka mengejar target untuk bisa menyerahkan 10 nama capim final ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada (2/9). 

"Selain penilaian akademisi, kami kan nanti juga ada pendalaman (terhadap para capim). Maka, ketika menanyakan pertanyaan, kami ini berganti-ganti saja, kemudian yang lain saling melengkapi saja. Lalu, dikembangkan dan saling melengkapi," kata dia lagi. 

Selain Jimmy, capim lainnya yang memiliki kualitas tak meyakinkan adalah Cahyo RE Wibowo. Selama proses wawancara, ia terlihat tidak yakin dan paham terhadap jawaban yang disampaikannya kepada pansel. 

Pada kesempatan itu, Yenti kembali menegaskan pansel tak memiliki kepentingan terhadap capim tertentu. Walaupun kencang berhembus ia dan dua anggota pansel lainnya mengusahakan agar ada capim dari institusi kepolisian yang duduk sebagai pimpinan KPK.

Hal itu lantaran Yenti tercatat pernah menjadi tenaga ahli di Bareskrim. Ia juga pernah menjadi pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). 

"Kan itu sudah dibantah. Saya bukan yang namanya tenaga ahli, itu ada eselonisasinya. Saya hanya guru saja, silakan cek SK (Surat Keputusan) saya. Aneh saja kalau jadi pengajar saja kemudian dianggap sesuatu yang buruk ya," kata dia mengomentari tudungan miring terhadap dirinya. 

Ia memang tidak membantah menjadi pengajar di delapan penyidik TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sejak 2003 lalu. Namun, bukan berarti, ia memiliki kepentingan agar polisi yang terpilih memimpin KPK.