Uji Materi UU KPK: Hakim Minta Bukti Anggota DPR Bolos Saat Sidang

Salah satu hakim konstitusi yang menyidangkan perkara, Saldi Isra menanyakan kepada para pemohon bukti apa yang dimiliki sehingga dapat menyatakan ketika sidang pengesahan UU KPK pada (17/9) lalu, banyak anggota DPR yang sesungguhnya titip absen dan seolah-olah terlihat kuorum. 

"Tadi kuasa pemohon mengatakan dari pemantauan kami, hadir sekian orang (anggota DPR). Kira-kira bukti apa yang bisa disodorkan ke kami untuk menyatakan, bahwa yang diklaim sekian orang (yang hadir ketika sidang pengesahan) bisa dilihat kebenarannya. Misalnya Anda punya bukti rekaman tanda tangan pada sidang paripurna itu," tutur Hakim Saldi memberikan penjelasannya kemarin. 

Atau, Saldi memberikan alternatif lain bila pihak pemohon memiliki rekaman selama proses untuk melacak siapa saja yang hadir selama sidang pada September lalu. Lalu, pihak pemohon memiliki bukti apa?

"Yang dapat kami hadirkan sejauh ini hanya print out berita aja, Yang Mulia berdasarkan keterangan pers yang hadir pada saat itu. Ini juga menjadi salah satu keberatan kami terhadap proses pembuatan UU KPK pada saat itu karena ada dokumen-dokumen lain yang cukup sulit diakses," ujar salah satu kuasa hukum. 

Beberapa dokumen yang sulit diakses antara lain salinan rapat keputusan badan legislasi atau hasil sidang paripurna pada saat itu. 

"Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan akses informasi itu ke pusat informasi DPR tapi sampai saat ini tidak direspons dengan baik," kata dia lagi. 

Feri pun mengakui salah satu hal krusial yang mereka catat dari koreksi hakim MK yakni kelengkapan alat bukti, termasuk soal kehadiran anggota DPR. Oleh sebab itu, mereka turut meminta bantuan kepada media bila memiliki bukti tersebut. 

"Sebagian besar teman-teman media pasti merekam peristiwa itu dengan baik. Kami sudah berbicara dengan beberapa teman kami di media untuk mendapatkan alat bukti yang valid soal rapat paripurna persetujuan undang-undang KPK ini," kata pengajar di Universitas Andalas, Padang tersebut. 

Ia mengatakan selaku kuasa hukum pemohon sudah mencatat dengan baik poin-poin apa saja yang dianggap masih kurang untuk ditambahkan di pengajuan gugatan selanjutnya. Feri pun mengaku mahfum bila DPR sulit memberikan dokumen absensi di rapat tersebut. 

"Karena bila memberikan dokumen itu ke kami kan sama saja bunuh diri," tutur dia lagi. 

Namun, ia berharap hakim konstitusi bisa memaksakan DPR untuk menunjukkan bukti valid bahwa sidang paripurna pada (17/9) sudah kuorum. 

Poin lain yang turut disorot oleh hakim konstitusi yakni mengenai posisi hukum tiga pimpinan aktif KPK yakni Agus Rahardjo, Laode M. Syarif dan Saut Situmorang. Sebab, masa kerja ketiganya sebagai pimpinan KPK akan berakhir pada (21/12). 

"Jadi, ini gimana? Karena usai 21 Desember ketiga orang itu bukan lagi pimpinan KPK. Pimpinan KPK yang terpilih bisa juga menarik kewenangan tiga orang itu saat ini juga," kata Hakim Konstitusi, Saldi Isra. 

Namun, menurut Feri, ke depannya, posisi hukum ketiga pimpinan KPK akan disesuaikan bila masa baktinya sudah berakhir. 

"Kami akan sesuaikan mereka adalah orang yang pernah menduduki jabatan dan tahu betul dampak dari berlakunya sebuah undang-undang. Ini kan perseorangan (mengajukan gugatan) bukan KPK nya. Ini kan personal yang kebetulan mereka adalah pimpinan KPK saat ini," tutur Feri. 

Sidang gugatan tiga pimpinan aktif KPK terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2019 merupakan perkara kedelapan. Satu perkara sudah gugur dalam persidangan sebelumnya karena salah objek. Sidang selanjutnya akan digelar kembali pada (23/12).

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb