UAS Beri Ceramah ke Pegawai KPK Tanpa Restu dari Pimpinan, Kok Bisa?

Lebih jauh, Agus menjelaskan, alasan ia berusaha mencegah agar UAS tak jadi memberikan siraman rohani kepada para pegawainya karena afiliasi dari ustaz kondang tersebut. Sebelumnya dalam pemilihan presiden pada April 2019 lalu, UAS diketahui merupakan pendukung capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Walaupun belakangan Ketua Umum Partai Gerindra itu juga merapat ke kubu Jokowi dan duduk sebagai Menteri Pertahanan. 

"Jadi, kami mencegah bukan karena kapasitas UAS. Tapi, kan beberapa waktu lalu pernah ada kontroversi mengenai Beliau. Sementara, kami mengharapkan kalau yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif, orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kami semuanya begitu," tutur dia pada tadi siang. 

Menurut informasi yang diperoleh IDN Times, pimpinan baru dikabari mengenai kedatangan UAS pada Selasa pagi (19/11). Pihak BAIK menolak membatalkan acara lantaran telah menginapkan UAS di sebuah hotel sejak sehari sebelumnya. 

Selain itu, pimpinan KPK akan mengambil tindakan tegas terhadap Harun yang mengundang UAS tanpa restunya. Agus menyebut pemeriksaan secara internal akan dilakukan terhadap Harun. 

"Ya itu nanti kepada pegawainya kita periksa," ujar Agus tadi siang. 

Namun, belum diketahui kapan proses pemeriksaan akan mulai dilakukan terhadap Harun. 

Sementara, pada hari ini KPK mengundang ustaz lainnya yang lebih moderat dan berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq. Menurut Agus, kehadiran Gus Muwafiq berbeda dengan kedatangan UAS. Sebab, kali ini program tausiyah direstui oleh pimpinan KPK. 

"Kalau yang hari ini itu memang sudah direncanakan pimpinan sejak lama. Jadi beda, yang kemarin ada beberapa orang yang mengundang kajian Zuhur. Kemudian, sebetulnya tidak disetujui pimpinan. Kalau yang hari ini memang programnya pimpinan," tutur dia. 

Tidak diketahui dengan jelas mengapa UAS tetap bisa dihadirkan ke KPK kendati tidak direstui oleh pimpinan. Peristiwa ini menambah panjang konflik internal yang terjadi di komisi antirasuah. Terlebih, KPK tengah menepis narasi yang beredar bahwa ada paham radikal yang berkembang di dalam tubuh komisi antirasuah.