Tuding KPU Tidak Netral, BPN Heran Kubu Jokowi Cuek Soal DPT Tak Wajar

Karena memandang perlunya pengawasan pemilu yang bersih, Hashim menyayangkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko “Jokowi” Widodo yang dinilainya tidak melakukan tindakan yang membantu mengawal DPT yang tidak wajar itu.

“Kami menyesal karena dari TKN 01 tidak ada tindakan seolah semua baik-baik saja,” ujar Hashim.

“Ini juga kepentingan TKN, ini sangat keluru kalau ini dinilai sebagai kepentingan BPN semata untuk menyerang KPU. Ini kami benar-benar membantu KPU untuk Pemilu yang bersih,” tambah tim IT BPN Agus Maksum.

Setelah memaparkan kembali temuan BPN terkait data tidak wajar, Hashim menegaskan jika temuannya selalu menemui “jalan buntu” karena dibantah oleh Dukcapil. Ia pun menjelaskan ke wartawan mancanegara yang juga ikut hadir dalam jumpa pers.

“Dukcapil itu dibawah Kementrian Dalam Negeri yang dikepalai oleh Tjahyo Kumolo. Tjahyo itu tidak netral karena beliau ada di kubu 01 dan beliau yang menentukan hasil pemilu ini,” ucap Hashim.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga Uno menemukan 17,5 juta data pemilih 2019 yang tidak wajar. Menurut BPN, ketidakwajaran itu bisa terindikasi karena pemilih tersebut tercatat lahir pada tanggal dan bulan yang sama.

Hashim mengatakan 17,5 juta pemilih tidak wajar diperoleh dari hasil verifikasi dan investigasi terhadap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap dua yang ditetapkan pada 15 Desember 2018.

BPN berharap KPU bisa menyelesaikan permasalahan ini, Agus pun menjelaskan jika dalam DPT yang digunakan nanti masih ada data tak wajar, KPU bisa digugat.

“Pertemuan Jumat kemarin, KPU sepakat untuk turun dan mengecek langsung ke TPS. Tapi kita sudah terlanjur laporkan ke Bawaslu dan menjadi temuan. Jika nanti di DPT masih ada data tidak wajar, KPU bisa digugat dengan Pasal 512,” ujar Agus.