Tuding KPU Tidak Netral, BPN Heran Kubu Jokowi Cuek Soal DPT Tak Wajar
Jakarta, IDN Times - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah melakukan empat kali pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas soal temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar ganda invalid manipulatif sebanyak 17,5 juta. Menurut BPN, ketidakwajaran itu bisa terindikasi karena pemilih tersebut rata-rata lahir pada tanggal dan bulan yang sama.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo menyayangkan jawaban KPU yang menyatakan bahwa dalam proses pencatatan administrasi kependudukan, ada pemilih yang tidak tahu tanggal dan bulan lahirnya. Sehingga, pemilih-pemilih demikian disamakan tanggal dan bulan lahirnya, yakni 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.
“Dengan menyesal, data yang ditemukan KPU belum memuaskan dan belum final. Sesuai undang-undang, 17 Februari lalu harusnya (DPT) sudah final,” kata Hashim dalam jumpa persnya di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
1. BPN heran TKN tak bertindak
Karena memandang perlunya pengawasan pemilu yang bersih, Hashim menyayangkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko “Jokowi” Widodo yang dinilainya tidak melakukan tindakan yang membantu mengawal DPT yang tidak wajar itu.
“Kami menyesal karena dari TKN 01 tidak ada tindakan seolah semua baik-baik saja,” ujar Hashim.
“Ini juga kepentingan TKN, ini sangat keluru kalau ini dinilai sebagai kepentingan BPN semata untuk menyerang KPU. Ini kami benar-benar membantu KPU untuk Pemilu yang bersih,” tambah tim IT BPN Agus Maksum.
2. Hashim menyebut Kemendagri tidak netral
Setelah memaparkan kembali temuan BPN terkait data tidak wajar, Hashim menegaskan jika temuannya selalu menemui “jalan buntu” karena dibantah oleh Dukcapil. Ia pun menjelaskan ke wartawan mancanegara yang juga ikut hadir dalam jumpa pers.
“Dukcapil itu dibawah Kementrian Dalam Negeri yang dikepalai oleh Tjahyo Kumolo. Tjahyo itu tidak netral karena beliau ada di kubu 01 dan beliau yang menentukan hasil pemilu ini,” ucap Hashim.
3. BPN temukan 17,5 juta DPT tak wajar
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga Uno menemukan 17,5 juta data pemilih 2019 yang tidak wajar. Menurut BPN, ketidakwajaran itu bisa terindikasi karena pemilih tersebut tercatat lahir pada tanggal dan bulan yang sama.
Hashim mengatakan 17,5 juta pemilih tidak wajar diperoleh dari hasil verifikasi dan investigasi terhadap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap dua yang ditetapkan pada 15 Desember 2018.
4. BPN mengatakan KPU bisa digugat
BPN berharap KPU bisa menyelesaikan permasalahan ini, Agus pun menjelaskan jika dalam DPT yang digunakan nanti masih ada data tak wajar, KPU bisa digugat.
“Pertemuan Jumat kemarin, KPU sepakat untuk turun dan mengecek langsung ke TPS. Tapi kita sudah terlanjur laporkan ke Bawaslu dan menjadi temuan. Jika nanti di DPT masih ada data tidak wajar, KPU bisa digugat dengan Pasal 512,” ujar Agus.
.png)
