Tokoh Antikorupsi Ajukan Gugatan Formil UU Baru KPK ke MK Hari Ini

Menurut tim koalisi masyarakat sipil ada perbedaan mendasar mengapa mereka hanya mengajukan gugatan formil dan tak menyentuh materi undang-undang baru KPK nomor 19 tahun 2019. Saor mengatakan bila mereka masuk dan menguji secara materiil undang-undang tersebut, maka sama saja mereka mengakui keberadaan aturan tersebut. Padahal, sejak awal mereka menilai ada begitu banyak pasal yang saling tumpang tindih dan janggal. 

"Menurut kami kalau kita masuk dan menguggat materi undang-undangnya, maka sama saja mengakui aturan tersebut sementara ini," kata pria yang juga menjadi advokat Novel Baswedan itu. 

Kendati begitu, bukan tidak mungkin mereka akan menguggat juga secara materiil undang-undang tersebut. Namun, putusan itu diambil setelah melakukan evaluasi terhadap putusan majelis hakim MK atas gugatan formil yang dilakukan pada periode ini. 

Lalu, apakah gugatan uji formil ini akan berlangsung lebih cepat di MK? Menurut Saor, sama saja. Artinya, bisa saja ketika pimpinan KPK yang baru dilantik Presiden Jokowi pada (21/12) mendatang, proses gugatan uji formil masih bergulir di MK. 

Apabila begitu, maka pelantikan salah satu anggota komisioner yakni Nurul Ghufron bisa menjadi tanda tanya. Sebab, usianya tak cukup untuk diangkat menjadi pimpinan KPK. Nurul masih berusia 45 tahun. Sedangkan, undang-undang menyebut minimal usia pimpinan KPK 50 tahun. 

"Bisa juga kami minta ke Mahkamah Konstitusi agar pelantikan Nurul Ghufron ditunda lebih dulu hingga ada keputusan," tutur dia. 

Dalam program Indonesia Lawyers's Club, Mahfud MD yang ketika itu belum dilantik sebagai Menkopolhukam menyatakan sulit bagi MK membatalkan UU nomor 19 tahun 2019. Sebab, proses pembuatannya sudah mengikuti tata aturan di dalam konstitusi. Kalaupun ada pasal yang dibatalkan, hanya beberapa saja dan tak mungkin UU nya secara keseluruhan dianulir. 

"Apa yang diuji di zamannya Mahfud kan beda, sama seperti pendapatnya yang kini berbeda setelah berada di dalam kabinet. Artinya, ia sesungguhnya setuju terhadap revisi. Sebagai pembantu presiden kan tak mungkin juga ia membantah apa kata atasannya," tutur Saor menyindir Mahfud. 

Ia dan koleganya tidak ingin berandai-andai apakah peluangnya untuk membatalkan undang-undang tersebut kecil. Namun, yang pasti sejak awal proses revisi UU itu jelas terlihat terburu-buru. Salah satu buktinya, terpilihnya Nurul Ghufron tidak cermat dan sesuai aturan. 

Ketika ditanya apa saja bukti yang telah disiapkan agar bisa membatalkan undang-undang baru KPK, Saor enggan merincinya. Ia hanya menyebut tim sudah menyiapkan bukti yang mendukung gugatan mereka bahwa proses revisi UU nomor 19 tahun 2019 terburu-buru dan tidak cermat. 

"Kami akan membawa bukti yang menguatkan gugatan," tutur Saor. 

Ia hanya menyebut pihaknya menggugat pemerintah dan DPR sebagai biang keladi direvisinya undang-undang tersebut. Sebab, sejak UU itu diberlakukan, kewenangan KPK untuk melakukan penindakan menjadi lumpuh.