Timbulkan Kegamangan, UU Pemda Belum Berjalan Optimal bagi Daerah

Dalam sambutannya, Jamaludin menjelaskan bahwa Pemda NTT merupakan daerah kepulauan, masih terdapat pulau yang tidak bernama dan tidak berpenghuni. Oleh karena itu,  diperlukan perhatian yang lebih mendalam dan anggaran yang cukup besar untuk mengawasi dan menjaga keamanan di pulau-pulau tersebut. Visi-Misi NTT adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prioritas Pembangunan NTT 2019-2023 memfokuskan pada beberapa hal yakni: penurunan tingkat kemiskinan; peningkatan pendapatan masyarakat; kelestarian lingkungan; pembangunan pariwisata; pemantapan infrastruktur dasar dan transportasi; aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; dan reformasi birokrasi. 

Senator Djafar menjelaskan bahwa Komite I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan UU 23/2014, di mana prakteknya cukup banyak memberikan kontribusi bagi jalannya otonomi daerah selama ini, membawa kesejahteraan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan jalannya roda demokratisasi di daerah. Namun, dalam realitasnya pelaksanaan otonomi daerah (pemerintahan daerah) masih menyisakan beberapa persoalan, misalnya menyangkut hubungan pusat dan daerah, kewenangan pusat dan daerah, kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, perlu atau tidaknya pembentukan daerah otonomi baru, dan lain sebagainya. 

“Ada beberapa isu penting yang ingin diketahui oleh Komite I yakni berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditarik ke provinsi; penataan daerah; hubungan kewenangan pusat-daerah; peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan sebagainya,” tegas Djafar.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah termasuk Gidion (Bupati Sumba Timur) dan Nikodemus (Bupati Sabu Raijua) yang hadir dalam pertemuan tersebut menyarankan agar kewenangan dan perizinan yang ditarik ke pemerintah provinsi perlu dipertimbangkan kembali.  Jika tetap dijalankan, perlu adanya pembinaan yang lebih kepada daerah kabupaten/kota. Gidion mencontohkan kewenangan khususnya izin dan pertambangan.

“Pembangunan fisik butuh material galian golongan C agak kesulitan karena izin ada di provinsi. Ketika ada rekanan yang melakukan pengambilan galian C dianggap sebagai melakukan tindakan ilegal. Hal ini merugikan dan menghambat pembangunan di Daerah. Belum lagi adanya isu pungutan ketika akan mengambil material,” ungkapnya.

Begitu juga kewenangan kehutanan, mengajukan pelepasan kawasan yang sekarang sudah menjadi kecamatan dan desa, Pemda kabupaten mengalami kesulitan. Kawasan hutan yang sulit dialihfungsikan sangat merugikan masyarakat yang sudah berkembang di daerah tersebut, padahal sudah tidak ada hutannya sehingga akan merugikan masyarakat dan pembangunan. 

Nikodemus menyatakan bahwa adanya ketetapan kawasan hutan sejak tahun 1980-an terhadap sebagian besar tanah suku yang sudah ditempati secara turun temurun bahkan sampai sekarang menyulitkan Pemda Kabupaten untuk mengembangkan dan membangun kawasan tersebut. 

“Kami mencoba membangun embung, akan tetapi ditegur oleh kehutanan padahal keberadaan embung sangat dibutuhkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut,” ujarnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sumba Timur, Emmanuel, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dipertimbangkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Hal ini harus menjadi perhatian karena anggaran yang sudah dianggarkan untuk Pilkada 2020 ini merupakan anggaran untuk pelayanan administrasi dan pembangunan di Daerah. Selain itu, adanya pembagian antara jalan seperti jalan provinsi dan jalan pusat yang apabila rusak dan berada di kabupaten. Kabupaten tidak bisa melakukan perbaikan dikarenakan kewenangan ada di provinsi dan pusat untuk jalan provinsi dan pusat tersebut. Emmanuel juga menyoroti tenaga kontrak Daerah yang belum ada pengaturan yang jelas nasib mereka sejak adanya regulasi P3K.

“Selama ini dibiayai dari APBD,  apakah ada alokasi dari APBN ataukah tetap menjadi beban Daerah,” tanyanya. 

Asisten I bidang Kesra Timur Tengah Utara, Yosep Habid, menyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum khususnya keberadaan Kesbangpol yang akan ditarik ke pusat perlu mendapatkan perhatian serius karena sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai ‘nasib’ Kesbangpol di daerah. Selain itu, Yodep juga menekankan perlunya ada peningkatan pembinaan dari pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah desa.

Sebagai penutup, senator Djafar yang mewakili Komite I, menyatakan bahwa Komite I DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang membidangi salah satunya urusan pemerintahan daerah berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu memberikan porsi yang berimbang dan berkeadilan bagi daerah demi terwujudnya masyarakat daerah yang sejahtera.