Tim Advokasi untuk Demokrasi Lapor Komnas HAM Terkait Demo Depan DPR
Jakarta, IDN Times - Tim Advokasi untuk Demokrasi yang tergabung dari beberapa lembaga bantuan hukum seperti LBH Jakarta, YLBHI, Kontras, Walhi, ICJR, dan Lokataru menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (2/10).
Kedatangan mereka ke Komnas HAM untuk melaporkan beberapa temuan di lapangan terkait aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, beberapa hari terakhir.
“Kami ingin sharing sampaikan situasi yang kami hadapi. Kami sedang memberikan bantuan hukum kepada kawan-kawan mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat yang sampaikan pendapat di muka umum menyoal RKUHP dan UU lain. Secara spesifik kami sampaikan temuan yang kami hadapi di lapangan,” kata Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, di kantor Komnas HAM.
Menurut Tim Advokasi untuk Demokrasi, aparat kepolisian membubarkan paksa aksi damai Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (Amukk) dengan cara represif.
“Tim kami awalnya dampingi Amukk, tapi kemudian dalam perkembangan ada penangkapan pelajar, mahasiswa, masyarakat, pasca-aksi 24,25,26,30 (September) terakhir kemarin. Kemudian kami inisiatif kami coba bekerja untuk dampingi teman-teman yang ditangkap baik di Polda dan kantor polisi lain,” ucap Arif.
Menanggapi laporan tersebut, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, dalam melakukan pengamanan unjuk rasa, kewajiban pihak kepolisian adalah menjaga aksi tersebut, bukan malah melakukan membubarkan dengan cara-cara yang anarki.
“Kami tak akan pernah berhenti, bahwa tindakan polisi tidak boleh represif. Unjuk rasa itu dilindungi oleh polisi. Saat ada persoalan bubarkan, bukan kejar, bukan kepung. Kalau (massa) udah bubar gak boleh dikejar, gak boleh diburu,” tegas Anam.
Lebih jauh Anam mengatakan, Komnas HAM akan mengakomodir temuan tersebut dan akan bergerak cepat dengan mendatangi Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan massa yang diamankan.
“Nah kalau militer itu kalau ada musuh harus dikepung biar lumpuh. Tapi ini dalam kondisi pertempuran, ya beda dengan pengamanan unjuk rasa,” ungkapnya.
