Tidak Puas, KPK dan Idrus Marham Sama-Sama Ajukan Banding Vonis Hakim

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan salah satu alasan yang krusial sehingga institusi tempatnya bekerja mengajukan banding terhadap vonis Idrus yakni perbedaan penggunaan pasal oleh majelis hakim. 

"Karena majelis hakim kan menggunakan pasal 11. Nanti akan kami argumentasikan lebih lanjut dalam memori banding untuk bisa diproses, karena kami yakin perbuatan ini bisa dikenakan dengan pasal 12 huruf a atau b, sehingga ancaman hukumannya bisa lebih maksimal," kata Febri di gedung KPK pada Selasa (30/4) kemarin.

Sementara, sejak awal Idrus sudah mengaku bingung mendengar surat tuntutan dari jaksa KPK. Ia bersumpah tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo ke anggota DPR dari Komisi VII, Eni Maulani Saragih.

 Uang itu diberikan Kotjo, agar Eni membantunya mendapatkan proyek PLN di Provinsi Riau. 

"Tentu sebagai seorang Muslim, saya bersumpah demi Allah saya tidak tahu penerimaan itu. Sehingga, cukuplah Allah yang tahu bahwa saya tidak tahu sama sekali," kata Idrus seperti dikutip dari kantor berita Antara edisi (23/4).

Dari fakta yang muncul di persidangan diketahui sebagian suap yang diterima oleh Idrus dari pemilik PT Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar tahun 2017 lalu. Munaslub itu rencananya akan memilih Idrus sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto. 

Menurut majelis hakim, uang kemudian diterima oleh Eni Saragih selaku bendahara umum. Total uang yang digunakan untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar mencapai Rp713 juta. 

"Karena Eni menjabat sebagai bendahara umum dan uang yang diterima tersebut digunakan untuk Munaslub Golkar adalah atas kehendak terdakwa Idrus Marham karena pada 15 Desember 2017 sebelum Munaslub Golkar, Idrus Marham dan Eni Saragih bertemu dengan Johannes Kotjo di Graha BIP dan minta uang untuk kepentingan Munaslub Golkar, " ujar hakim Hastoko. 

Nominal itu sesuai dengan pengembalian uang yang dilakukan oleh Sarmudji atas nama panitia Munaslub Golkar yang sebelumnya diterima oleh mantan Wakil Ketua Komisi VII itu. 

Selain meminta uang untuk kepentingan penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar, Eni Saragih rupanya juga menodong Kotjo agar diberikan uang Rp10 miliar. Duit sebesar itu rencananya akan digunakan oleh Eni untuk pemenangan suaminya di Pilkada Temanggung tahun 2018. 

Namun, Kotjo menolak permintaan Eni tersebut karena dinilai terlalu besar dan perusahaan belum memiliki uang sebanyak itu. Eni kemudian menghubungi Idrus agar membujuk Kotjo bersedia memberikan uang untuk kebutuhan Pilkada suaminya di Temanggung. 

"Idrus meminta Kotjo untuk memenuhinya, 'tolong adik saya untuk kebutuhan pilkada,'" ujar hakim. 

Setelah itu, Kotjo akhirnya mengirimkan uang senilai Rp2 miliar ke Eni. Hasilnya, suami Eni, Al Khadziq terpilih sebagai Bupati Temanggung pada pilkada tahun lalu.

Kendati sempat menuntut Idrus vonis bui selama 5 tahun, namun KPK tidak menuntut agar hak politik mantan Menteri Sosial itu dicabut. Menurut jaksa Budi Sarumpaet, ketika melakukan perbuatan pidana, posisi Idrus bukan anggota legislatif atau tidak sedang menempati jabatan politis. 

"Kedudukan Pak Idrus bukan sebagai anggota legislatif. Dia sebagai menteri sosial dan sebagai korbid di kelambagaan partai Golkar atau Sekjen posisinya. Jadi bukan kapasitas jabatan politis," kata Budi ketika ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada (23/4). 

Ia juga menjelaskan alasan mengapa Idrus tidak diwajibkan membayar uang pengganti. Ia mengatakan berdasarkan pertimbangan majelis hakim, Idrus tidak menikmati hasil uang suap. 

"Dalam pertimbangan majelis hakim kan sudah dijelaskan kalau terdakwa tidak menikmati uangnya dan uang dipergunakan partai Golkar sudah dikembalikan oleh Pak Sarmuji," tutur dia lagi. 

Menurut kalian, masih perlu kah Idrus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi? Padahal, vonisnya tergolong ringan yakni 3 tahun penjara.