Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Tiba-tiba Muncul, Usulan Dana Hibah Bamus Betawi Ditolak DPRD DKI

Lia Hutasoit
Tiba-tiba Muncul, Usulan Dana Hibah Bamus Betawi Ditolak DPRD DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, IDN Times - Debat sengit terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (23/12). Debat itu terjadi dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020 lantaran munculnya usulan anggaran dana hibah.

Usulan anggaran dana hibah untuk Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) dan Komando Daerah Militer Jaya (Kodam Jaya) itu diperdebatkan karena tidak pernah dibahas selama ini di DPRD.

"Ada usulan penambahan anggaran belanja hibah untuk Kodam Jaya sebesar Rp55,23 miliar dan Bamus Betawi Rp6 miliar," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/12).

1. Usulan anggaran tersebut muncul dari pihak Pemprov DKI

Rapat Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI (IDN Times/Lia Hutasoit)

Anggaran tersebut sebelumnya tidak dibahas di komisi atau di Badan Anggaran DPRD DKI saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020. Usulan anggaran itu mendadak muncul dari pihak Pemprov DKI Jakarta dan merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

2. Anggaran tersebut ditolak DPRD DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang merupakan pimpinan rapat, mempertanyakan apakah usulan anggaran dana hibah tersebut pernah dibahas di Komisi A. Setelah mendapatkan keterangan bahwa usulan itu tidak pernah dibahas,  usulan itu pun akhirnya ditolak oleh Prasetio.

Dia memutuskan tambahan anggaran untuk Kodam dan Bamus agar dimasukkan ke dalam APBD-Perubahan DKI 2020.

3. Dana hibah untuk Bamus Betawi ditiadakan di era kepemimpinan Ahok

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) datang ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 9 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Di era Kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, anggaran Bamus Betawi senilai Rp5 miliar per tahun ditiadakan. Alasannya, Bamus Betawi dianggap memiliki keterlibatan politik pada Pilkada 2017. Adanya keterlibatan tersebut dinilai Ahok melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Topics
Anies BaswedanHibahpemprov dki jakartadprd dki jakarta

Editorial Team

EditorLia Hutasoit