Tanda Tangani PAW Harun Masiku, Hasto: Itu Kedaulatan Partai

Hasto menyebutkan keputusan PDIP mengajukan PAW terhadap Harun Masiku hanya sekali, yakni pada 7 Januari 2020, namun KPU menolak permohonan tersebut.

"Jadi keputusan hanya satu kali. Keputusan PAW diputuskan satu kali. Surat menyurat itu legal formalnya memang seperti itu. Kami juga hormati, kami ini taat pada hukum. Kami ini dididik untuk setia pada jalan hukum tersebut, bahkan ketika kantor partai diserang pun kami memilih jalan hukum," kata dia.

Meski demikian, Hasto menyebutkan, pihaknya tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian bernegosiasi di balik penolakan KPU tersebut.

"Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan. Partai akan memberikan tindakan sesuai dengan instruksi ketua umum, dan juga peraturan partai sebagaimana terus kami lakukan," ucap dia.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan terdapat tanda tangan petinggi PDIP dalam pengajuan surat permohonan PAW Harun Masiku. Dia menyatakan pihaknya menerima tiga kali surat permohonan dari DPP PDIP, untuk menggantikan caleg PDIP terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

"Kalau surat pertama permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 5 Agustus 2019 ditanda tangani dua orang, Ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu) dan Sekjen Hasto Kristiyanto," kata Arief di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

KPU telah mengirimkan surat balasan ke PDIP dengan sikap menolak permintaan PAW tersebut. Kemudian, DPP PDIP kembali mengajukan surat permohonan berdasarkan surat tembusan dari Mahkamah Agung pada 13 September 3019.

Dalam surat tembusan itu, kata Arief, ditanda tangani Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Yang terakhir 6 Desember itu ditanda tangani oleh Megawati Soekarnoputri dan oleh Hasto Kristiyanto," ucap Arief.

Kemudian, surat permohonan langsung dibahas dalam rapat pleno KPU, Senin (6/1). Arief mengatakan surat PDIP dibalas dengan sikap yang sama, yaitu menolak permintaan PAW.

"Peristiwa (OTT) Rabu siang pada 8 Januari, itu artinya keputusan sudah dibuat dan semua setuju, substansinya sama dengan surat (balasan) dulu pada Agustus 2019," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari.