Tak Singgung Korupsi, Ini Perintah Jokowi pada Menko Mahfud soal Hukum
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuntaskan sejumlah agenda hukum. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Namun dalam perintah tersebut, Jokowi tidak ada perintah yang memfokuskan pada pemberantasan korupsi lima tahun ke depan. Lalu, apa saja perintah Jokowi kepada Mahfud di bidang hukum?
1. Jokowi minta reformasi hukum untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat
Pertama, Jokowi meminta perancangan reformasi hukum yang baik, yang memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya mengenai regulasi di bidang ekonomi yang menyulitkan rakyat.
"Saya telah berulang kali sampaikan bahwa kita harus menyelesaikan beberapa masalah di bidang ekonomi yang sangat rumit, baik masalah defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan yang ruwet karena regulasi kita yang terlalu banyak," ujar Presiden.
2. Permasalahan hukum soal investasi segera diselesaikan
Tak hanya itu, Jokowi juga memerintahkan agar permasalahan hukum mengenai investasi bisa segera diselesaikan. Mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan Mahfud untuk mengawasi masalah itu.
"Saya sampaikan banyak masalah investasi yang antre, tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya," ucap dia.
3. Jokowi sebut pelaku usaha dan investor ketakutan dengan aparat hukum di Indonesia
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, para pelaku usaha dan investor dalam negeri, termasuk BUMN, ketakutan dengan aparat hukum. Presiden mengingatkan agar jangan sampai mencari-cari kesalahan.
"Jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit, sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan, karena banyak orang yang gak senang dengan pembangunan itu," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
4. Jokowi perintahkan aparat hukum memberi keberanian pada pelaku usaha dan investor
Jokowi juga memerintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK, bahwa hukum hatur menjamin keberanian investor dan pelaku industri dalam menjaga program-program pemerintah.
"Saya ngomong apa adanya, jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia, sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progress-nya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata dia.
.png)
