Tak Lagi Rugi, Usaha Petani Kini Dilindungi Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian sendiri merupakan amanat dari UU 19 Tahun 2013. Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian.

“Asuransi pertanian ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada petani. Bukti nyata dari kabinet kerja. Ini pertama kali dalam sejarah, kalau terserang banjir, hama, kekeringan akan diganti, begitu cintanya Presiden Jokowi kepada petani Indonesia. Asuransi pertanian ini sebelumnya tidak ada,” tutur  Amran disambut tepuk tangan peserta.

Dalam menerapkan asuransi pertanian, Indonesia tidak mau tertinggal dari India, Tiongkok atau Vietnam. Seperti diketahui, India mengenal asuransi pertanian sejak 1972, kemudian pada 1979 negara tersebut memberikan subsidi premi asuransi gagal panen, dan skema asuransi gagal panen secara komprehensif mulai diterapkan 1985. Adapun Tiongkok mulai menerapkan asuransi pertanian sejak 1982 melalui asuransi ternak dan asuransi gagal panen. Sementara Vietnam menerapkan asuransi pertanian sejak 1982.

Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy, Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang paling tinggi kepeduliannya terhadap asuransi pertanian. Tercatat, pada 2018, dari PAGU Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 29 ribu hektare, terealisasi 24,7 ribu hektar. Sementara itu, klaim yang terjadi seluas 385 hektar.

Untuk diketahui, Kementan mengalokasikan bantuan asuransi pertanian untuk Kabupaten Karawang sebesar Rp 376.620.000 untuk lahan pertanian seluas 62.77 hektar.