Jakarta, IDN Times - Genap dua tahun Rizieq Shihab menetap di Arab Saudi. Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu hingga kini belum juga kembali ke tanah air.
Baru-baru ini, Rizieq kembali bikin gempar. Dia dikabarkan tak bisa pulang lantaran dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi. Seperti apa faktanya?
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shobri Lubis menuding pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena bersikap tidak acuh atas pencekalan pimpinan FPI Rizieq Shihab.
Ahmad Shobri mengatakan Rizieq adalah warga negara Indonesia (WNI), sehingga harus mendapatkan perlindungan atas masalah yang menimpanya. Rizieq juga seorang tokoh nasional yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, tetapi pemerintah cenderung diam.
"Siapa pun wajib dapat perlindungan. Kalau tokoh nasional aja tidak serius, apalagi rakyat biasa?" tutur Ahmad saat konferensi pers menanggapi pencekalan Rizieq Shihab di Sekretariat FPI, Petamburan, Jakarta Barat, Senin (11/11).
Sementara, Hanief mewakili keluarga Rizieq, mendapat informasi dari Rizieq bahwa ada pihak dari Indonesia yang meminta pemerintah Arab Saudi mencekal Rizieq. Apabila memang benar Pemerintah RI melakukan pencekalan terhadap Rizieq, kata Hanief, hal itu harus dibuka kepada publik dan diakui secara langsung.
Hanief menjelaskan, pencekalan tersebut dimulai setelah munculnya kasus chat pornografi yang menyeret nama Rizieq Shihab. Hanief mengungkapkan, sebelum masa izin tinggal Rizieq Shihab habis, Rizieq telah mencoba keluar dari Arab Saudi sebanyak tiga kali tetapi ditolak karena dicekal.
"Pertama Juli 2018 ternyata gagal karena dicekal, gak bisa keluar, kemudian coba lagi sebelum masa tinggalnya habis tanggal 12 Juli 2018, lagi-lagi gagal," jelasnya.
Sementara, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif meminta pencekalan atas Rizieq Shihab segera dicabut karena mengarah ke pelanggaran HAM. Menurut dia, Rizieq merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi, tetapi pemerintah justru cenderung acuh tak acuh.
"Jika hak asasi beliau terpenuhi, cekalnya sudah dicabut maka kita bisa pastikan beliau akan hadir dan berkumpul dengan kita semua," ujar Slamet.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan sedang mempelajari kemungkinan kepulangan Rizieq Shihab yang saat ini tinggal di Arab Saudi.
"Nanti kita ini ya, kita pelajari dulu, saya belum dengar," kata Prabowo seperti dikutip dari Antara.
Saat Pilpres 2019 beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) nomor urut 02 memang pernah meneken pakta integritas yang disodorkan forum Ijtima Ulama II GNPF. Pakta integritas itu berisi 17 poin yang salah satunya berisi kesanggupan Prabowo memulangkan dan menjamin Rizieq Shihab.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie memastikan paspor atas nama Rizieq Shihab masih berlaku.
"Paspor Habib Rizieq dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat, tanggal 25 Februari tahun 2016 yang lalu, dan masih berlaku sampai 25 Februari 2021," katanya.
Ronny menjelaskan, paspor merupakan dokumen perjalanan yang menjadi bagian dari perlindungan pemerintah kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk Rizieq.
"Nah, ketika beliau datang dan bertempat tinggal di sebuah negara di luar negeri, tergantung pada pemerintah negara-negara tersebut memberikan visa boleh masuk, kemudian memberikan izin tinggal," katanya.
Kabar pencekalan tersebut juga telah dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia menyebut pemerintah Arab Saudi lah yang melarang Rizieq keluar dengan alasan keamanan.
"Itu yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan. Bukan alasan pencekalan. Tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi, karena alasan keamanan. Itu saja," kata Mahfud di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).
Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, Rizieq tak bisa pulang lantaran overstay atau izin tinggal sudah habis. Karena itu, Rizieq harus membayar denda 15 hingga 30 ribu Riyal atau Rp110 juta. Namun, hal itu kembali dibantah oleh Rizieq. Dia menyatakan sebelum visa berakhir pada 20 Juli 2018, dia mencoba keluar namun pemerintah Indonesia disebut melarangnya.