Golkar Susah Move On! Benarkah Setya Novanto Cuma "Kaki Tangan" Aburizal?

Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengundang spekulasi bahwa perebutan kursi ketua umum dalam Munaslub di Nusa Dua, Bali, kemarin, hanya sebagai bentuk perpanjangan tangan Aburizal Bakrie atau Ical. Dilansir CNN Indonesia, hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Selain itu dipilihnya Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal, Nurdin Halid sebagai Ketua Harian dan Joppy Kardinal sebagai Bendahara Umum juga jadi indikator spekulasi tersebut. Idrus sendiri merupakan tangan kanan Ical saat mertua Nia Ramadhani tersebut jadi ketua umum. Terlihat jelas bahwa aroma Ical kental saat ketiga orang tersebut berada dalam posisi penting partai. Pasalnya, segala aturan dan kebijakan partai juga nantinya akan ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen.

Spekulasi ini berkembang bukan tanpa alasan. Yunarto menuturkan bahwa publik mengetahui Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang menyebutkan bahwa kepengurusan Munas Bali yang dipimpin oleh Ical sah sampai 2019. Akan tetapi, Ical akhirnya tetap memilih menggelar Munaslub untuk menunjukkan kebesaran hatinya.
Beberapa hal juga yang semakin membenarkan spekulasi publik tersebut yakni saat Setya Novanto mendapatkan dukungan penuh dari Ical. Selain itu dia juga didukung langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan sahabatnya selama ini.
Partai Golkar tidak berniat memunculkan pemimpin baru yang punya integritas.

Terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar yang baru tidak memperlihatkan niat Golkar untuk memunculkan pemimpin baru yang berintegritas. Namun lebih sebagai upaya untuk menjadi bagian dari kekuasaan.
Syamsudin Haris, pengamat politik dari LIPI mengatakan bahwa terpilihnya Setya Novanto menunjukkan bahwa Golkar semakin tidak dewasa dan menjadi partai yang sangat transaksional dalam langkah mendukung pemerintah. Dia melihat, naiknya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar bukan hanya soal pemerintah yang merangkul Golkar, tapi bagian dari perhitungan Golkar untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah masih menganggap Golkar sebagai elemen penting untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, yang mengatakan bahwa kepentingan Golkar sekarang adalah "bagaimana pendanaan partai distabilkan kembali". Mereka mengklaim pendanaan untuk partai tidak stabil, contoh kecil bisa dilihat dari munaslub ini. Masing-masing kader yang jadi calon ketua umum dimintai dana satu miliar rupiah.
Donal memprediksi bahwa langkah kader-kader Golkar yang punya hak suara untuk tak menganggap keterkaitan Setya Novanto dalam berbagai persoalan moral dan etika malah bisa menjadi sinyal bahwa Golkar akan semakin terpuruk ke depan. Alasannya, beberapa partai politik di Indonesia masih menggunakan simbol-simbol kepemimpinan di elite untuk menjaring pemilih, maka Golkar pun nantinya juga akan disimbolkan dengan Setya Novanto.
Bantahan dari Setya Novanto.

Politisi Golkar, Rully Chairul Azwar, membantah bahwa terpilihnya Setya Novanto dengan berbagai persoalannya dalam hal etika tidak menjadi pertimbangan kader partai. Pihak partai menyadari masalah etika yang Setya Novanto, namun mereka tetap memprioritaskan kemampuan Setya Novanto dalam mengakses dana dan kemampuannya menjalin hubungan dengan pemerintah.
Terlepas dari kasus pencatutan nama presiden dalam permintaan saham Freeport, Rully tetap yakin bahwa kemampuan Setya Novanto berkomunikasi dengan pemerintah masih lebih baik. Terlepas dari apapun, Setya Novato juga tetap punya kelebihan. Rully melihat Setya Novanto sebagai sosok yang ahli me-manage, lobi politik, punya akses dan network yang baik.

.png)

















