Sertifikasi Pernikahan Berlaku di 2020, Apa Kabar Masyarakat Adat?

Kemenko PMK mengajak semua pihak bekerja sama mencari jalan keluar agar seluruh lapisan masyarakat dapat menerima pembekalan pranikah. Salah satunya dengan mengikut sertakan pemerintah daerah (Pemda). Menurut Agus, hal ini berguna untuk mencapai daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat.

"Ini tantangan kita bersama, kita menyadari betul, 17 ribu pulau tidak semua bisa terjangkau," kata Agus. 

Selain Pemda, menurut Agus, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga dapat ikut serta dalam melakukan pembekalan pranikah. Walaupun untuk mencapai ormas tersebut akan membutuhkan waktu dan biaya.  

"Bukan hanya Jakarta, ada daerah-daerah kepulauan untuk menjangkau lembaga ormas yang menyelenggarakan pelatihan butuh waktu dan biaya," tuturnya.   

Agus mengatakan, buku pedoman pembekalan pranikah juga akan menggunakan bahasa lokal daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang kurang menguasai Bahasa Indonesia. Selain itu, menurut Agus, dengan menggunakan bahasa lokal, masyarakat diharapkan mudah memahami pembekalan.  

"Bukan hanya menggunakan Bahasa Indonesia, tapi juga menggunakan bahasa lokal bahasa ibu setempat, karena jangan diharapkan nanti saudara kita yang di Aceh ada juga yang mungkin kesulitan Bahasa Indonesia, makanya harus pakai bahasa sana," ujar Agus. 

Menurut Agus, keterlibatan tokoh adat dalam pembekalan pranikah juga dapat menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat adat. Dengan demikian, Agus mengatakan tokoh adat dapat berperan menjadi instruktur di pembekalan. 

"Dan instrukturnya pun dari tokoh di sana, jadi kita ingin menyiapkan betul keluarga sakinah mawaddah warahmah," ujarnya.