Rizieq Shihab Disebut-Sebut Dicekal Pemerintah, Ini Penjelasan Istana

Moeldoko menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah meminta agar dilakukan pencekalan terhadap Rizieq kepada Pemerintah Arab Saudi. Dia juga sudah memastikan masalah itu kepada beberapa pihak.

"Saya sudah cek ke Dirjen Imigrasi, gak ada pencekalan, dan gak boleh, sesuai undang-undang kan gak boleh orang Indonesia dicekal sendiri. Berikutnya, saya telepon Menteri Luar Negeri juga gak ada itu. Saya telepon Menkopolhukam juga gak ada," ucap mantan Panglima TNI itu.

"Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, kalau merasa tercekal, ya silakan aja," kata Moeldoko, menegaskan.

Tentang adanya isu negosiasi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Arab Saudi, Moeldoko tak pernah mendengar hal itu. Menurut dia memang tidak perlu ada yang dinegosiasikan antar kedua pemerintahan.

"Wong secara tidak ada yang bermasalah, sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang aja, kan begitu," ujar dia.

Jika memang Rizieq susah pulang ke Indonesia, kata Moeldoko, lebih baik memang dikomunikasikan dengan Keduataan Besar Arab Saudi. Kedutaan akan membantu WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Saya pikir lebih bagus lagi membuka komunikasi dengan kedutaan, kan sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri, karena itu bagian dari tugas," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon merasa ada invisible hand dalam dugaan pencekalan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Fadli yang mengaku telah bertemu Rizieq dalam beberapa kesempatan, menyebut ada pihak dari pemerintah yang sengaja membuat agar Rizieq tidak pulang ke Indonesia.

Anggota Komisi l DPR itu juga mengatakan, Rizieq bahkan sudah membeli tiket penerbangan dan keluarganya lolos imigrasi. Namun, Rizieq tidak lolos.

“Ketika bagian dia (Rizieq) tidak boleh keluar, ini yang harus diklarifikasi, ada semacam invisible hand tangan yang tak terlihat, instruksi atau apalah dari sini (Indonesia) yang perlu dicari tahu, siapa di balik kasus ini,” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (26/11).