Ridwan Kamil: Kepala Daerah Harus Sinkron dengan Visi Indonesia Maju

Menanggapi arahan Presiden Jokowi, Emil–demikian Ridwan Kamil disapa-berharap seluruh kepala daerah bisa menyelaraskan program-program pembangunan dengan visi Indonesia Maju. Terutama pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja.

“Seluruh kepala daerah harus menyinkronkan dengan visi misi Indonesia Maju. Salah satunya adalah pengembangan SDM dan harus mendahulukan apapun yang sifatnya penciptaan lapangan kerja,” kata Emil.

Oleh karena itu, Emil berharap arahan Presiden Jokowi dalam Rakornas bisa ditindaklanjuti melalui komitmen dan program nyata, baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Saya berharap arahan presiden ini ditindaklanjuti dalam sebuah aksi dan komitmen yang nyata di daerah baik gubernur, bupati, wali kota dan aparat-aparat yang lainnya, sehingga saya meyakini kalau semua rajin berkomunikasi seperti ini kita maju, kompak, dan akseleratif,” ucapnya.

“Dan saya akan rapat khusus, (agar arahan Presiden Jokowi) untuk dibuat versi Jawa Baratnya untuk menerjemahkan,” imbuhnya.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada tantangan, baik nasional maupun internasional, yang bakal dihadapi Indonesia. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Kondisi itu akan berdampak pada semua negara. 

“Kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas lima persen. Patut kita syukuri,” ucapnya.

“Namun, Kemungkinan tahun depan tantangan dunia akan semakin sulit dan bisa saja terjadi resesi. Kita semua perlu hati-hati karena dunia menuju sebuah resesi,” tambahnya.

Maka itu, untuk menjaga kondusifitas dalam negeri di berbagai bidang, Jokowi meminta pemerintah daerah menjaga hubungan yang harmonis dengan semua unsur Forkopimda di daerahnya masing-masing.

“Penting sekali hubungan harmonis antar-Forkopimda. Ada masalah dibicarakan. Hubungan harmonis seperti itu akan sangat memengaruhi tensi di daerah,” katanya.

Dalam Rakornas yang dihadiri lebih dari 2.900 kepala daerah dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia tersebut, Jokowi menyampaikan dua agenda besar terkait pembangunan nasional. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Kedua, pembangunan investasi.

Jokowi menjelaskan, investasi harus mengarah pada penciptaan lapangan kerja. Iklim investasi harus segera diperbaiki melalui pelayanan, seperti perizinan yang mudah dan cepat, kepastian hukum, jaminan akan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. 

“Pertama, yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Semua sekarang harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi, kalau ada investasi yang mengarah ke sana semuanya harus mendukung,” ucapnya.

“Artinya, iklim investasi itu harus betul-betul kita perbaiki. Kalau ada investor layani dengan baik dan cepat. Jangan sampai ada investor yang datang tidak jadi realisasi investasi, karena tidak dilaksanakan dengan baik perizinannya,” tambahnya.

Agenda kedua, Jokowi meminta agar realisasi investasi bisa mengikutsertakan UMKM dan pengusaha daerah atau lokal. Dia pun akan menegur langsung pihak terkait apabila investasi tidak mengikutsertakan pengusaha kecil dan lokal.

“Yang kedua, saya titip agar setiap investasi itu mengikutsertakan usaha kecil, usaha mikro, pengusaha daerah, pengusaha lokal itu diikutkan,” katanya.

Sedangkan, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengatakan kelima visi tersebut, yaitu pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Kita harapkan adanya sinergi antara pusat dan daerah, kesamaan visi untuk membangun Indonesia maju,” ujarnya mengakhiri.