Rencana Penghapusan UN, Ketua DPR Minta Mendikbud Jelaskan Alasannya
Jakarta, IDN Times - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) menuai pro dan kontra. Salah satu tokoh yang tak setuju dengan rencana itu adalah Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla. Ia menyebut, penghapusan UN membuat generasi muda menjadi lembek.
Setelah Jusuf Kalla, kini giliran Ketua DPR Puan Maharani yang bersuara. Dia mengimbau Mendikbud Nadiem Makarim tidak terburu-buru menerapkan rencana tersebut. Menurut Puan, perlu kajian mendalam untuk menghapus atau menggantikan UN sebagai syarat kelulusan sekolah.
“Jangan terburu-buru, kita lihat, dan jangan sampai merugikan anak murid, juga orang tuanya, dan yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan,” kata Puan di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (12/12).
1. Puan minta Mendikbud menjelaskan pertimbangannya hapus UN
Puan meminta Mendikbud untuk menjelaskan kepada DPR dan publik apa pertimbangannya menghapus UN.
“Apa kriterianya untuk kelulusan anak itu di SMA atau di SMP, atau di SD, dari tingkatan itu, kemudian kalau gak ada UN kemudian kalau mau masuk ke perguruan tinggi, kita akan menggunakan apa,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
2. Mendikbud dan Komisi X diminta melakukan kajian mendalam
Nadiem berencana menghapus UN pada 2021. Untuk itu, Puan meminta Mendikbud bersama Komisi X DPR mengkaji penghapusan UN ini.
“Ini kan masih akan dilakukan tahun 2021, jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran Mendikbud itu,” ucap Puan.
3. Nadiem jawab pernyataan Jusuf Kall soal pengganti UN
Nadiem sebelumnya telah menjawab kritik Jusuf Kalla soal penghapusan UN. Ia mengatakan, UN tidak dihapus melainkan diubah sistemnya menjadi asesmen kompetensi minimum, dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah tertantang.
"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti asesmen kompetensi di 2021. Malah lebih men-challenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).
Nadiem menyebut, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya, bukan sekedar penghapalan semata.
Nadiem juga menyampaikan, asesmen kompetensi dan survei karakter tak berdasarkan mata pelajaran. Tes tersebut hanya berdasarkan pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.
