Rekam Jejak Yasonna Laoly yang Dipilih Lagi oleh Jokowi Jadi Menteri

Yasonna lahir pada 27 Mei 1953 di Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mengutip situs resmi Yasonna, ia dilahirkan sebagai putra sulung dari enam bersaudara. 

Ayah Yasonna merupakan seorang personel polisi dengan pangkat terakhir mayor. Sang ayah lalu banting setir menjadi anggota DPRD Kota Sibolga dan anggota DPRD Tapanuli Tengah dari fraksi ABRI. 

"Di Sibolga, awalnya kami tinggal di sebuah rumah kontrakan. Tetapi, kemudian sekitar tahun 1960-an kami diperkenankan untuk tinggal di asrama Polisi Sambas Sibolga. Tak lama kemudian, orang tua akhirnya mampu membangun rumah sendiri," kata Yasonna di situs pribadinya itu. 

Sebelum akhirnya memutuskan menjadi pejabat publik, sang ayah sempat menyarankan agar Yasonna muda menjadi pendeta. Alasannya, pendeta memiliki kesempatan untuk belajar hingga ke negara orang. Tetapi, keinginan sang ayah tak bisa dipenuhi lantaran Yasonna muda ingin menempuh studi hukum di Universitas Sumatera Utara (USU). 

Usai lulus dari USU dengan prestasi akademik yang baik, ia coba melamar menjadi pengajar di sana. Sayangnya, ia tidak diterima. Yasonna akhirnya memilih menjalani profesi sebagai pengacara independen. 

Usai sempat berkarier sebagai pengacara independen, Yasonna akhirnya terjun ke dunia politik pada tahun 1999. Ia sempat dipercaya menjadi Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan wilayah Sumut pada periode 2000 - 2008. 

Di saat yang hampir bersamaan, Yasonna terpilih menjadi anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI Perjuangan pada periode 1999 - 2004. Kemudian, ia naik kelas dengan menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan I di Sumut pada periode 2004 - 2009, lalu 2009 - 2014. Sesungguhnya, Yasonna kembali terpilih menjadi anggota DPR untuk periode 2019 - 2024, naun Jokowi kembali mempercayainya sebagai Menkum HAM. 

Ketika menjadi Menkum HAM periode pertama, Yasonna banyak membuat kontroversi di penghujung masa jabatannya. Ia mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK secara kilat. Bahkan, komisi antirasuah tidak ikut dilibatkan dalam proses revisi UU tersebut. 

Yasonna bahkan sempat berbohong dengan mengatakan sudah mendiskusikan mengenai revisi UU tersebut dengan pihak komisi antirasuah. Pernyataan itu jelas dibantah oleh Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif. 

"Terakhir, karena merasa putus asa, akhirnya kami menghadap ke Pak Yasonna (Menkum HAM) dengan Pak Agus Rahardjo (Ketua KPK), Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan) dan staf biro hukum. Saya akhirnya WA Beliau, apakah kita bisa bertemu in confidence (secara rahasia) dengan Pak Agus? Dia bilang: 'oke, datang jam 14:30 WIB," tutur Syarif menceritakan kembali kronologi awal pertemuannya dengan Yasonna di program Mata Najwa yang tayang di stasiun Trans 7. 

Pernyataan Syarif itu sekaligus membantah kalimat Yasonna yang menyebut KPK tak pernah bertemu dengan Menkum HAM untuk membahas revisi UU KPK. Pimpinan KPK sengaja datang agar bisa membaca dokumen terbaru mengenai UU komisi antirasuah, sehingga dapat memberikan komentar yang tepat. 

Sayangnya, Yasonna mengatakan tidak perlu lagi ada diskusi, lantaran pembahasannya merupakan kelanjutan dari beberapa tahun sebelumnya. Syarif tak menyerah, kemudian ia meminta dokumen berupa Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke Yasonna. 

"Supaya kami bisa masukan usulan KPK ke DPR atau pemerintah. Yasonna mengatakan tidak ada. Nanti saja, ketika di sesi panja akan diundang di DPR," kata dia mengulangi kembali pernyataan Yasonna ketika itu. 

Namun, janji Yasonna itu tak pernah ditepati. KPK tak pernah diundang dalam pembahasan revisi UU di DPR. 

Dalam perjalanan kariernya sebagai anggota DPR, nama Yasonna rupanya ikut disebut dalam kasus mega korupsi KTP Elektronik. Dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa KPK terhadap dua PNS Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto pada 2017 lalu, Yasonna disebut ikut menikmati aliran dana senilai US$84 ribu. 

Dakwaan yang menyeret namanya itu jelas dibantah oleh Yasonna ketika itu. Melalui keterangan tertulis, ia menuding jaksa KPK telah mencatut namanya. 

"Saya kaget mendengar nama saya dicatut dan dituduh menerima dana bancakan (proyek) e-KTP. Saya tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa dalam proyek e-KTP," kata dia dua tahun lalu.

Rasuah dalam proyek pembuatan KTP Elektronik disebut mega korupsi, karena total kerugian keuangan negara mencapai Rp2,3 triliun. Hal itu lantaran anggaran dari APBN sebesar Rp5,9 triliun malah sempat dibagi-bagikan ke anggota parlemen.

Kendati sempat membantah ikut menikmati aliran duit itu, namun Yasonna memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah pada Juni 2019 lalu sebagai saksi. Kepada media, ia mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari. Sebab, ketika proyek itu bergulir, baik Yasonna dan Markus sama-sama duduk di komisi II. Walaupun mereka berdua berasal dari partai yang berbeda.

"(Saya hadir) diperiksa sebagai saksi untuk Markus Nari. Itu saja. Kan sama-sama anggota komisi II. Keterangan yang saya berikan sama seperti sebelum-sebelumnya. Saya kan warga negara yang baik, makanya kita datangi KPK," tutur dia ketika itu.  

Kini, ketika ia kembali terpilih jadi Menkum HAM, Yasonna tidak bisa lari dari pekerjaan rumah yang ditinggalkan di periode pertamanya memimpin. Selain membahas kembali RKUHP dan RUU Pemasyarakatan, ia juga harus siap meneken apabila Presiden Jokowi jadi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Ketika ditemui ketika dilakukan serah terima jabatan pada (23/10) lalu, ia menyebut belum ada pembahasan mengenai Perppu KPK dengan Presiden Jokowi. Sedangkan, RKUHP, harus kembali dimasukan ke dalam prolegnas apabila ingin dibahas ulang. 

"Nanti kita lihat dulu, itu kan harus masuk prolegnas dulu. Nanti, kita bahas dan lihat apabila sudah di prolegnas," kata Yasonna di kantor Kemenkum HAM.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, apabila dibahas lagi di tingkat pemerintah dengan tim yang sama, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam poin RKUHP saat ini. 

"Kecuali pemerintah mau membuat lagi tim ahli yang baru, di situ baru ada harapan poin-poin yang diprotes oleh publik akan berubah," ujar Anggara kepada IDN Times melalui telepon pada (22/9) lalu. 

Menilik harta kekayaan yang dimiliki oleh Yasonna, jumlahnya tergolong tinggi. Berdasarkan pelaporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2018 lalu, ia diketahui memiliki harta mencapai Rp23,3 miliar. Angka harta kekayaan ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan periode Desember 2017 lalu yakni sebesar Rp18,8 miliar. 

Bila memeriksa data harta kekayaan di tahun 2018, harta paling tinggi disimpan berupa tanah dan bangunan. Total ia memiliki 16 buah tanah yang tersebar di Medan, Deli Serdang, dan Tangerang.

Namun, ada pula harta berupa tanah yang tidak disebut di mana lokasinya. Total nilai dari 16 tanah dan bangunan itu mencapai Rp3,7 miliar. 

Ada pula harta kekayaan berupa dua mobil mewah yakni Toyota Fortuner Jeep keluaran tahun 2018 senilai Rp283 juta dan Toyota Harrier Jeep keluaran tahun 2015 senilai Rp560 juta. Sehingga, total harta kekayaan dalam bentuk kendaraan yang ia miliki mencapai Rp843,6 juta. 

Selain itu, harta lain yang jumlahnya mencolok ada di kas dan setara kas senilai Rp13,2 miliar. Lalu, ada pula harta bergerak lainnya mencapai Rp3,6 miliar. Surat berharga Rp1,8 miliar. Maka, total harta yang dimiliki politikus PDI Perjuangan itu mencapai Rp23,3 miliar.