Palembang, IDN Times - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mengomentari tentang ancaman Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais, yang mengancam akan mengerahkan people power atau kekuatan rakyat.
Erick mengatakan demokrasi sekarang ini sudah memiliki aturan sendiri. Jangan sampai membawa Indonesia ke zaman, di mana demokrasi tidak dihormati.
Erick menyayangkan apabila ada tekanan-tekanan dari beberapa pihak kepada penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Saya tentu sangat menyayangkan kalau sampai ada tekanan-tekanan kepada KPU, Bawaslu. People power lah, harus kepung TPS (Tempat Pemungutan Suara) lah, seakan-akan kita akan kembali ke zaman-zaman di mana demokrasi tidak dihormati," ujar Erick di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (2/4).
Menurut Erick, tekanan-tekanan kepada penyelenggara pemilu akan berdampak kurang baik terhadap generasi muda, dan akan menghadirkan politik yang tidak sehat.
"Tetapi malah ada tekanan-tekanan itu yang saya rasa kurang baik, apalagi generasi muda kita sendiri kan harus menjadi bagian dari politik sehat. Tidak mungkin kita berdiri sendiri," kata dia.
Erick menjelaskan pada era demokrasi bukan membahas tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Pemilu hanya lima tahun sekali, sehingga jangan sampai ada perpecahan.
"Era ini era demokrasi. Bukan salah siapa benar. Karena kita tahu yang namanya pemilu lima tahun sekali, tapi Indonesia seterusnya," ucap dia.
Sebelumnya, dalam Aksi 313, Amien Rais mengatakan akan mengerahkan people power atau kekuatan rakyat, jika ditemukan kecurangan dalam pemilu.
"Ini jikalau nanti bisa kita buktikan bahwa ternyata ada kecurangan yang terukur, sistematik, dan massif, itu kemudian wassalamu'alaikum. Kita akan bergerak," ujar Amien Rais di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Senin (1/4).
Terkait ancaman Amien Rais akan menggunakan people power, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, saat ini semua ada aturannya. Bila memang terjadi pelanggaran atau kecurangan, maka bisa dilaporkan kepada pihak terkait.
"Ikuti proses nya, kalau melihat pelanggaran sekarang, ke Bawaslu. Kalau KPU dianggap curang, ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau nanti hasilnya, ya ke MK (Mahkamah Konstitusi). Wong aturannya gitu," kata Pramono di Kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Pramono menilai, apabila memang Amien Rais akan menggunakan people power, hal itu tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu. Sebab, semua ada jalurnya sendiri yang harus ditaati.
"(People power) gak akan mengubah hasil (pemilu) juga. Karena KPU gak bisa ditekan-tekan juga untuk mengubah hasil. Kecuali kalau MK menetapkan, KPU berubah. People power apa pun gak akan ngaruh juga," ucap Pramono.