Puluhan Ribu Orang Desak Jokowi Coret Capim KPK Bermasalah
Jakarta, IDN Times - Petisi yang dimulai oleh organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) agar capim KPK bermasalah dicoret, terus menuai dukungan. Petisi yang diberi judul "Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah!" dimulai oleh peneliti ICW, Kurnia Ramadhana sejak Minggu (25/8) lalu. Dari semula targetnya hanya 1.000, kini melonjak menjadi 75 ribu. Per Rabu (28/8) pukul 09:00, petisi itu sudah ditanda tangani oleh 58.632 orang.
Di dalam petisi itu memuat kekhawatiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dipimpin oleh calon yang bermasalah. Hal itu lantaran pansel tidak benar-benar mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK yang sudah disaring. Padahal, tahap seleksi sudah memasuki tahap akhir yakni di 20 besar.
"Kalau pimpinan KPK punya rekam jejak buruk dan punya konflik kepentingan, semakin lama publik gak akan percaya KPK bisa kembali bertindak objektif," tulis Kurnia dalam petisi tersebut.
Memang siapa saja si capim yang dinilai memiliki rekam jejak buruk? Apakah sudah ada tanggapan dari pihak pemerintah terkait tuntutan tersebut?
1. Capim KPK yang disorot kebanyakan berasal dari kepolisian
Dari 20 nama capim yang melaju hingga ke tahap uji publik dan wawancara, ada dua nama yang disorot publik. Mereka adalah Wakabareskrim Irjen (Pol) Antam Novambar dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen (Pol) Firli Bahuri.
Antam dituding pernah meneror eks Plt Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa. Selain itu, ia juga tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya.
Sedangkan, Firli disorot karena ia diduga pernah menerima gratifikasi, melanggar kode etik saat bekerja di KPK dan menghalangi pekerjaan pemberantasan korupsi di institusi itu. Sebelum bertugas menjadi Kapolda Sumsel, Firli adalah Deputi Penindakan di KPK.
Namun, keduanya kompak membantah semua tudingan tersebut. Baik Antam dan Firli sama-sama menggunakan forum uji publik dan wawancara untuk mengklarifikasi tudingan tersebut.
"Saya tidak pernah meneror Endang Tarsa (eks Plt Direktur Penyidik KPK). Ada saksinya saya bawa," kata Antam dengan nada geram pada Selasa kemarin.
Sedangkan, Firli membuat klaim sepihak bahwa pimpinan KPK sudah memutus ia tidak melanggar kode etik usai bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi alias TGB. "Kesimpulan akhir (pimpinan KPK) menyatakan tidak ada pelanggaran (kode etik) dan perbuatan itu bukan pelanggaran," kata Firli secara tegas di hadapan pansel pada Selasa siang.
Uniknya, KPK membantah pimpinannya pernah menyampaikan pernyataan tersebut ke Firli. "Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan apalagi memutus bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai KPK yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK," tutur Febri melalui keterangan tertulis kemarin.
2. Masyarakat sipil antikorupsi mendesak Presiden Jokowi coret capim bermasalah
Lantaran melihat situasi capim bermasalah itu masih lolos, maka beberapa organisasi LSM yang menamakan diri mereka koalisi kawal capim KPK mendesak Presiden Jokowi agar mencoret individu tersebut.
"Koalisi kawal capim KPK menuntut agar Presiden Joko Widodo segera memerintahkan pansel agar tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas dan berintegritas," kata Kurnia di petisi itu.
Upaya pemberantasan korupsi ke depan terancam, Kurnia melanjutkan, apabila individu bermasalah itu memimpin KPK.
3. Wadah pegawai menyatakan situasi di KPK kembali darurat
Sementara, melalui keterangan tertulisnya, Wadah Pegawai mengingatkan publik situasi di KPK kembali darurat apabila capim bermasalah yang akan menjadi pemimpin mereka. Ketua WP KPK, Yudi Purnomo tegas menyatakan kondisi institusi tempat ia bekerja saat ini tidak baik-baik saja.
"Saat ini, KPK dalam kondisi kritis dan amanah rakyat terancam digadaikan dalam empat tahun ke depan," kata Yudi melalui keterangan tertulis pada Selasa malam.
Kini, harapan terakhir terletak di pundak Presiden Jokowi. Sebab, ia memiliki hak prerogatif untuk mencoret nama capim bermasalah.
"Oleh karena itu, kami dari Wadah Pegawai KPK meminta agar Bapak Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab maupun yang memberikan amanah kepada panitia seleksi capim KPK agar tidak menetapkan 10 calon pimpinan KPK yang memiliki kriteria diduga pernah melakukan pelanggaran berat saat bekerja di KPK, pernah menghambat tugas di KPK dan tak melaporkan LHKPN," tutur Yudi.
Kendati tidak menyebut nama individu, namun publik sudah bisa menebak yang dimaksud capim yang diduga bermasalah itu merujuk ke Firli dan Antam.
4. Wapres JK menilai pansel sudah bekerja secara transparan
Sementara, menurut Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla, pansel capim KPK yang kini tengah bertugas sudah bertindak transparan. Artinya, 20 nama capim itu tak memiliki masalah.
"Kan (proses seleksi) sudah terbuka. Itu kan hak presiden untuk membuat pansel. Pansel kerjanya terbuka, apa lagi (yang dituntut)," tutur JK di kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara pada Selasa kemarin.
Bahkan, ia menyebut negeri ini sulit membangun, apabila setiap tuntutan LSM harus dipenuhi.
"Kan terbuka diumumkan (bagaimana prosesnya). (Kalau ada calon bermasalah) bisa dilaporkan ke pansel atau ke DPR. Ujung-ujungnya DPR yang pilih setelah disaring lagi setelah diberikan ke Presiden," kata dia lagi.
JK turut mengomentari soal dugaan Firli yang melanggar kode etik lantaran bertemu dengan eks Gubernur NTB, TGB. Menurut JK, tidak ada salahnya Firli bertemu dengan TGB, lantaran statusnya belum sebagai tersangka.
"Selama orang itu tidak bersalah ya kenapa gak boleh bertemu? Nanti, dunia ini terlalu kecil kalau semua tidak boleh," ujar dia.
Gimana pendapat kalian, guys?
