Jakarta, IDN Times - Politikus PDIP Pramono Anung mengatakan calon-calon yang akan mengisi kursi pimpinan MPR berasal dari partai koalisi pendukung pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin.
Kendati, Sekretaris Kabinet itu juga menyebutkan Koalisi Indonesia Kerja belum menentukan partai mana saja yang akan mengisi kursi pimpinan MPR. Formulanya masih dalam pembahasan.
Pramono menjelaskan, mekanisme untuk menentukan ketua MPR berbeda dengan ketua DPR. Pengisian pimpinan MPR sangat bergantung pada keputusan Koalisi Indonesia Kerja.
"Bagaimana pengaturan untuk Ketua MPR? Ini sangat bergantung dari koalisi sendiri. Kalau ketua DPR kan hampir dipastikan dari PDI Perjuangan," kata Pramono di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).
Menurut Pramono, untuk mengisi kursi pimpinan MPR, PDIP akan mengusung satu paket yang berasal Koalisi Indonesia Kerja. Namun, belum ditentukan siapa nama-nama yang akan mengisi jabatan tersebut.
"Pasti koalisi pemerintahan jadi satu paket. Siapa yang MPR tentunya, di internal koalisi pemerintah akan ada pembicaraan itu, mengenai siapa yang akan menjadi ketua MPR, siapa yang akan diajak dalam komposisi itu. Sekarang dalam tahap pembicaraan. Mengenai siapanya belum sampai di sana," kata dia.
Berkaitan dengan oposisi yang juga mengincar kursi pimpinan MPR, Pramono menanggapi hal itu sah-sah saja. Menurut dia koalisi pemerintah tetap akan bulat menentukan satu suara.
"Namanya juga minta, kan boleh-boleh aja. Tapi koalisi pemerintahan pasti akan bulat menentukan satu suara, karena suara kita di DPR itu 62 persen. Jadi nanti di MPR kan kemudian mempertimbangkan suara-suara dari utusan daerah. Pasti ada dalam komposisi itu," tutur dia.
Pramono menambahkan paket yang akan diajukan juga untuk mengisi kursi pimpinan DPD RI. Nantinya, partai Koalisi Indonesia Kerja juga akan berkomunikasi soal ini.
"Nanti kan bisa. Seperti sekarang kan wakil ketua MPR-nya komposisinya bisa ditambah," kata dia.