PPATK Minta Rekening Kasino Segera Ditelusuri Penegak Hukum

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan penting bagi penegak hukum untuk segera menindak lanjuti temuan mereka. Tujuannya, agar bisa diproses bila uang di rekening itu bersumber dari perbuatan korupsi. 

“(Temuan) itu sudah kita lakukan dengan proper, tidak mesti 100 persen ditindak lanjuti, tapi tentu kita berupaya seefektif mungkin, yang kami lapori itu bisa ditindak lanjuti,” kata Badaruddin di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).

Kiagus tidak membantah salah satu alasan ia mendatangi Kemendagri, karena ingin membahas mengenai dugaan kepemilikan rekening di kasino di luar negeri oleh kepala daerah. 

Kiagus lebih lanjut juga menjelaskan sudah menjadi kewajiban penegak hukum untuk terus mengusut dengan tugas dugaan kepemilikan rekening di kasino di luar negeri itu. Sebab, PPATK hanya bisa mencegah dengan memberikan data bersifat intelijen tersebut ke aparat penegak hukum. Tindak lanjut dari data itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

“Nah tentu dalam batas-batas yang kami nilai tidak menganggu dan tidak juga melanggar asas praduga tak bersalah. Tapi, tentu cukup kuat prinsipnya untuk si terduga dan calon-calon yang kami anggap berpotensi melakukannya itu untuk tidak melanjutkan perbuatan yang diduga melanggar hukum,” kata dia. 

Kiagus juga menjelaskan PPATK tidak akan membuka nama-nama oknum kepala daerah yang diduga menyimpan uang di rekening kasino di luar negeri. Sebab, informasi yang dimiliki oleh PPATK bersifat data intelijen. 

“Oleh karena itu kalau diliat dari awal sampai belakangan ini tidak ada satupun statement kami yang mengatakan siapa itu, kepala daerah di mana, mainnya di mana, kan itu tidak kami ungkapkan karena itu harus kami berikan kepada penegak hukum,” kata dia. 

Sementara, ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih menyayangkan PPATK justru membocorkan ke publik adanya dugaan kepemilikan rekening kasino di luar negeri. Yenti khawatir bila sudah disampaikan lebih dulu ke publik maka pemilik rekening itu akan langsung meninggalkan jejak. 

"Oleh sebab itu, aparat penegak hukum seharusnya langsung menelusuri karena sudah terlanjur diberitakan oleh PPATK. Karena kan itu takut merupakan uang korupsi dari kepala daerah dan DPD dihilangkan," kata Yenti dalam sebuah diskusi di kafe di Cikini, Jakarta Pusat pada (18/12) lalu. 

Sebelumnya, PPATK menelusuri adanya transaksi keuangan milik beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana yang sangat besar dalam bentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri.

Jumlahnya tak tanggung-tanggung setara Rp50 miliar. Namun, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menolak menyebutkan kepala daerah mana saja yang melakukan transaksi mencurigakan tersebut.

"Ditemukan juga aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri," ujar Kiagus Ahmad Badaruddin dalam refleksi akhir tahun di Kantor Pusat PPATK, Jakarta pada (13/12) lalu. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb