Polri: Tidak Ada Potensi Kerusuhan Saat Penetapan Pemilu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan hal tersebut berdasarkan pantauan intelijen.

"Potensi kerusuhan, dari hasil deteksi intelijen di lapangan tidak ada. Belum mengarah ke sana," ujar Dedi Prasetyo seperti dikutip Antara, Rabu (15/5).

Potensi kerusuhan, jelas Dedi, hanya ramai suarakan di media sosial sehingga patroli siber semakin dimaksimalkan oleh Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Polri dibantu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan secara intens.

Patroli siber sendiri akan memonitor akun yang menyebarkan konten hoaks, provokatif, dan bermuatan ujaran kebencian hingga pada penetapan hasil pemilu nanti.

"Kami take down dan blokir setiap akun menyebarkan konten hoaks, menghasut memprovokasi, langsung take down dan blokir. Kalau tidak mengindahkan, Direktorat Siber melakukan penegakan hukum," ujar Dedi Prasetyo.

Untuk pengamanan saat penetapan hasil pemilu, lebih dari 30 ribu personel TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan objek-objek vital nasional di DKI Jakarta.

Fokus utama sistem pengamanan saat penetapan hasil Pemilu 2019 adalah Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pengamanan yang akan diterapkan di KPU adalah sistem empat ring, yakni ring satu di dalam Gedung KPU, ring dua di sekitar Gedung KPU, ring tiga area parkir kendaraan, dan ring empat di jalan depan Gedung KPU.