Polri Terima Ratusan Laporan Selama Penyelenggaraan Pemilu 2019
Jakarta, IDN Times - Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang Polri menerima lebih dari 500 laporan terkait dugaan politik uang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan seluruh laporan yang tercatat terjadi selama penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).
"Untuk operasi tangkap tangan (OTT), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah menangani 573 kasus dari total laporan yang sudah diasesmen oleh Bawaslu. Karena setiap dugaan pelanggaran pemilu harus ke Bawaslu," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/4).
1. 573 laporan itu tidak semuanya terkait pemilu
Dedi menjelaskan dari 573 laporan yang diterima, tidak seluruhnya masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. "Dari 573 itu 425 bukan kasus pemilu jadi dikerjakan Sentra Gakkumdu. Yang ditindaklanjuti Polri ada 148 kasus dan masih berproses,'' ujar Dedi.
2. 148 kasus yang sudah diproses masuk tahap dua
Dari 148 kasus yang sudah diproses itu, lanjut Dedi, sebagian besar sudah masuk tahap dua atau berkas perkaranya telah dilanjutkan ke kejaksaan. Sedangkan beberapa kasus lainnya masih dalam pendalaman penyelidikan.
"117 kasus sudah di limpahkan JPU tahap dua. Dan 23 kasus di SP3 karena bukan perkara pidana dan delapan kasus masih disidik," jelas Dedi.
3. Polri tangani 35 kasus politik uang terkait pemilu
Lebih lanjut, perkara yang sudah masuk tahap dua maupun yang masih dalam tahap penyelidikan tersebut, didominasi oleh kasus politik uang. "Dari 148 kasus yang paling menonjol adalah politik uang. Yang sekarang sedang ditangani kepolisian ada 35 kasus,'' ucap Dedi.
Dedi menambahkan, laporan kasus politik uang itu terjadi di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Semarang, Karimunjawa, Gorontalo, Cianjur, Cikarang, Halmahera Utara, Boyolali, Bantul, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo Utara, Fak Fak, Poso, Pasaman Barat, Bekasi, Bulukumba, dan Sumbawa.
