Polri Masih Mengkaji Pelaporan Terhadap Abdul Somad

Tak hanya dilaporkan ke Bareskrim, UAS juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Menanggapi hal itu, Ricky Naldo menjelaskan, laporan itu biasanya akan ditarik menjadi satu dan ditangani oleh satu pihak.

"Jadi, nanti kita tunggu keputusan pimpinan saja. Apakah ditangani oleh tim, apakah ditangani oleh gabungan, apakah ditangani oleh per direktorat," jelasnya.

Ricky Naldo mengungkapkan, Direktorat Siber Bareskrim (Ditsiber) Mabes Polri, biasanya hanya mengusut dari sisi penyebar konten yang dianggap meresahkan masyarakat.

"UAS-nya yang memberikan ceramah, bukan ditangani oleh Siber. Karena bukan dia kan yang menyebarkan (video)," ungkapnya.

Meski begitu, UAS kata dia, akan tetap dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Tapi itu nunggu. Nunggu kajiannya dulu. Kalau misalnya memenuhi unsur ITE, akan ditangani oleh siber. Karena kan, yang ITE-nya lain tersangkanya, yang menyebarkan bukan yang bersangkutan," ucapnya.

Publik digegerkan dengan video ceramah Abdul Somad (UAS) yang dianggap melakukan penistaan agama. Dalam potongan video yang beredar di media sosial Twitter itu, UAS mengungkit soal hukum melihat salib, setelah mendapat pertanyaan yang tertulis pada selembar kertas.

Buntut penyebaran video yang kabarnya diambil saat UAS ceramah di Pekanbaru itu, sejumlah kelompok masyarakat melaporkan UAS ke Bareskrim Mabes Polri.

Pelapor yang pertama adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Korneles Jalanjinjinay, menjelaskan pernyataan UAS dinilai menghina simbol salib. Dalam video itu, UAS kata Korneles, menyebut salib berisikan jin atau setan.

Menurut Korneles, pihaknya melaporkan UAS bukan ingin mengomparasikan dengan berbagai macam kasus yang sudah pernah terjadi terkait penghinaan terhadap simbol agama. Melainkan, demi ketertiban publik.

"Ini karena dasarnya konstitusional. Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan menghargai dan menghormati setiap agama masing-masing. Jadi titik beratnya di sini," jelas Korneles.

Laporan GMKI telah diterima dengan nomor polisi LP/B/0725/VIII/2019/BARESKRIM tanggal 19 Agustus 2019. Dia pun berharap, UAS secepatnya diperiksa oleh pihak kepolisian. UAS disangkakan melakukan tindak pidana penistaan agama sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 156 A.

Selain itu, seorang Dosen bernama Manotar Tampubolon juga melaporkan hal yang sama. Namun, bukan hanya UAS, dirinya juga melaporkan penyebar video tersebut. Hal itu dijelaskan oleh kuasa hukumnya, Osner Johnson Sianipar.

"Ini kan kelengkapan supaya lebih sempurna. Karena, kalau yang kita monitor kemarin yang di NTT itu hanya Pasal 156 A. Tetapi ini kan ada yang memposting. Siapa yang memposting itu, itu yang kita laporkan supaya tidak sembarangan memposting," ujar Osner.

Menurut Osner, video yang tersebar di media sosial Twitter itu membuat resah seluruh elemen masyarakat. Hal itu lah yang membuat kliennya melaporkan pihak yang diduga melakukan penyebaran video tersebut.

Laporan Manotar telah diterima dengan nomor polisi LP/B/0724/VIII/2019/BARESKRIM tanggal 19 Agustus 2019. Pihak terlapor ialah UAS, dan pemilik akun YouTube FSRMM TV.

UAS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghinaan/ujaran kebencian/hatespeech melalui media elektronik, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2).

Selain itu, Koordinator Presidium Rakyat Menggugat, Daniel Tirtayasa mengungkapkan, pihaknya melaporkan UAS sebagai bentuk social control agar masyarakat tetap menjaga tatanan undang-undang yang ada di Indonesia.

"Bahwa ke depan anak bangsa siapa pun dia, mau ustaz, kiai, pastur pendeta orang pintar atau tidak, tidak lagi berbuat semena-mena. Tidak bisa lagi mengucapkan hal-hal yang bisa melukai anak bangsa," ungkap Daniel.

Seorang perwakilan dari Presidium Rakyat Menggugat, Ade Sarah Prinasari menuturkan, meskipun pernyataan UAS diungkapkan di ruangan tertutup, hal itu justru bisa membuat para jemaah yang mendengarnya terprovokasi untuk memecah belah umat beragama.

"Saya sebagai umat muslim, tapi kalau menurut saya ini bukan masalah minoritas atau umat kristiani. Ini masalah memecah belah kerukunan umat beragama," tutur Ade.

Laporan dari Presidium Rakyat Menggugat diterima dengan nomor polisi LP/B/0727/VIII/BARESKRIM tanggal 19 Agustus 2019. UAS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penistaan agama sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 156 KUHP.